Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Ahok Enggan Tempati Rumah Dinas Gubernur?

Kompas.com - 26/10/2014, 11:10 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menolak untuk menetap di rumah dinas gubernur di Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.

Padahal, kepala daerah-kepala daerah sebelumnya memilih untuk hijrah dari rumah pribadinya ke rumah dinas yang tepat berhadapan dengan Taman Suropati itu. Sutiyoso dulu menempati rumah dinas itu selama 10 tahun saat dia menjabat sebagai gubernur Jakarta, kemudian Fauzi Bowo selama 5 tahun serta Joko Widodo selama 2 tahun. Lantas mengapa Basuki lebih memilih tetap tinggal di rumah pribadinya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, yang lokasinya jauh dari kantornya di Balaikota?

 
"Saya itu enggak suka keramaian, kalau di sini (rumah dinas Taman Suropati) rame banget, dari pagi sampai pagi selalu rame. Kalau di rumah saya (di Pantai Mutiara) setelah magrib saja, sudah seperti tidak ada kehidupan, sepi banget. Apalagi kalau weekend, tetangga saya kebanyakan pasti di luar negeri, tidak ada yang di rumah," kata Basuki, saat berbincang santai dengan wartawan di rumah dinas gubernur di Taman Suropati nomor 7 itu beberapa waktu lalu. 
 
Banyak nyamuk
 
Sepanjang wawancara, Ahok tak henti-hentinya menepok nyamuk yang berterbangan di rumah dinas yang telah berdiri sejak zaman Belanda itu. Menurut dia, desain bangunan rumah dinas gubernur tidak dibuat untuk menangkal nyamuk. Pria yang akrab disapa Ahok itu pun meminta Tunjung, staf pengamanan dalam (pamdal) yang bertugas khusus di rumah dinas gubernur DKI untuk membeli raket nyamuk. Basuki merasa heran bagaimana bisa Jokowi dan gubernur lainnya betah menempati rumah dinas gubernur selama bertahun-tahun. "Nyamuknya ganas-ganas lho di sini, enggak enak ada tamu terus nyamuknya terbang-terbang. Aneh, kok Pak Jokowi bisa betah tinggal di sini," kata Ahok.
 
Hawa mistik

Saat mengelilingi berbagai sudut dan ruangan rumah dinas gubernur, Ahok ditemani beberapa pengawal pribadi, pamdal, dan penjaga rumah yang sudah 28 tahun berjaga di sana, Katman. Basuki mengaku bulu kuduknya merinding ketika melihat satu persatu ruangan di sana, terutama di kamar sang gubernur. "Kalian (wartawan) mau enggak tinggal di sini? Boleh, tidur di sini saja, paling yang nemenin (menemani) ada noni Belanda-nya," kata Ahok bercanda kepada wartawan. 

 
"Tadi ganti baju di kamar mandi sendirian saja seram banget," ujarnya lagi. Bangunan rumah dinas gubernur ini sebelumnya merupakan merupakan kediaman GJ Bisschop, wali kota pertama dari Gemeenterad Batavia (1916-1920). Bangunan dirancang Ir Kubath di atas areal tanah bekas eigendom. Rumah itu berlantai dua, lengkap dengan paviliun dan gudang dengan luas keseluruhan 1.100 meter persegi.
 
Bangunan tersebut sudah direnovasi beberapa kali namun tetap mempertahankan gaya aslinya, terutama di bagian genteng. Beralih ke zaman Jepang, gedung ini tetap difungsikan sebagai tempat tinggal wali kota. Tepatnya pada tahun 1949, rumah ini resmi menjadi milik Pemprov DKI Jakarta dan dijadikan sebagai cagar budaya. "Kalau dibandingkan sama Istana Merdeka, lebih seram rumah dinas (gubernur) suasananya," kata Ahok.

Rumah pribadi dekat dengan sekolah anak

 
Alasan lain mengapa Ahok lebih memilih menetap di rumah pribadinya ketimbang di rumah dinas gubernur adalah lokasi sekolah anak-anak mereka tak jauh dari kediaman mereka. Alasan itulah yang menyebabkan Ahok dan keluarganya tak ingin pindah ke rumah dinas gubernur. "Anak-anak sekolahnya lebih dekat kalau di Pluit. Kalau jadi anak Menteng, susah, sekolahnya jauh," kata dia. Oleh karena itu, ia hanya akan mempergunakan rumah dinas gubernur hanya untuk jamuan resmi, menerima tamu resmi, serta menyelenggarakan acara resmi Pemprov DKI. 
 
Bakal dibuka untuk umum
 
Daripada kosong, Ahok bakal menjadikan rumah dinas gubernur itu terbuka untuk umum. Kebijakan itu sebelumnya juga dilakukan saat ia menjabat sebagai bupati Belitung Timur. Rumah dinas bupati yang menghadap langsung ke pantai dibuka untuk warga. Saat menjadi bupati Belitung Timur, Ahok juga lebih memilih menetap di rumah pribadinya, di Desa Gantong, Belitung Timur. "Kalian pengen tahu enggak sih rumah tua yang dipakai pejabat DKI ini interior di dalamnya seperti apa? Waktu saya jadi bupati (Belitung Timur), orang-orang bisa lihat rumah dinas saya seperti apa," kata Ahok.
 
Kendati demikian, sebelum hal itu terealisasi, pihaknya bakal memasang banyak closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas terlebih dahulu. Sebab, banyak asset DKI berharga yang tersimpan di sana. Adapun kamera pengawas yang tersebar di rumah dinas gubernur, jumlahnya sekitar 8-10 buah. Kamera itu tersebar mulai dari halaman depan hingga taman luas di belakang rumah dinas gubernur. Ia berencana untuk menambah pengawasan dengan menggunakan CCTV teknologi baru, yang gambarnya mampu diperbesar hingga partikel terkecil. "Nanti setelah saya dilantik jadi gubernur saja deh pasang CCTV-nya," kata Ahok.  

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com