Jokowi Pastikan Kabinetnya Pro-Rakyat Bukan Pro-Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum menyampaikan susunan dan postur kabinetnya. Meski begitu, ia menekankan kabinetnya akan diisi oleh orang-orang yang pro rakyat, bukan pro pasar.

"Saya kira pro rakyat dan bisa dilihat hasilnya setelah mereka bekerja 1-2 tahun. Mereka ini pekerja, tak hanya duduk di kantor, tak hanya konseptor. Rekam jejaknya sudah kita lihat, integritasnya kita lihat, kemampuan manajerialnya pun kita lihat," kata Jokowi dalam wawancara khusus yang dimuat Harian Kompas, Senin (20/10/2014).

Diingatkan Jokowi, figur-figur para pembantunya nanti memiliki latar belakang orang-orang yang profesional di bidangnya. Ia pun memastikan, figur pro rakyat tersebut artinya adalah orang yang bekerja.

"Nanti silakan dilihat, sehari atau dua hari setelah pelantikan. Banyak yang profesional, banyak pekerja. Mereka sudah bukan yang berteori lagi karena perintahnya adalah bekerja," lanjutnya.

Terkait dengan kerja yang akan diberikan, Jokowi menyebut ada sinkronisasi di jajaran kabinetnya yang dapat menerjemahkan perintah yang sama dari atas hingga ke bawah. Ia pun akan memberikan target yang jelas di jajaran kabinetnya.

"Saya ingin semua kebijakan nanti implementatif, operasional. Kerjakan ini, ini, ini.... Menurut saya, hal ini yang kedodoran sekarang ini," tutur mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Terkait korupsi, Jokowi sebelumnya sudah menerima laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait calon menteri di kabinetnya. Ia pun tidak akan main-main jika ada pembantunya yang terlibat perkara korupsi, akan langsung dicopot.

"Akan tetapi, jika ada yang seperti itu, ya, risiko, mohon maaf, langsung selesai. Saya tidak suka formalitas-formalitas, seperti tanda tangan pakta integritas, tekan-teken sudahlah... (sambil tertawa). Kamu tidak benar, ya tendang. Ya gitu saja. Manajemen, ya, seperti itu. Tidak benar, ya, ganti," tutup Jokowi.