Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Anggap Prajurit yang Bekingi Bisnis BBM Ilegal sebagai Kenakalan Remaja

Kompas.com - 14/10/2014, 14:28 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyebut, keterlibatan anggota TNI dalam kasus BBM ilegal di Batam sebagai kenakalan remaja. Ia mengatakan, alasan keterlibatan prajurit TNI dalam bisnis jasa pengamanan hanya untuk mencari penghasilan tambahan.

"Istilahnya kenakalan remaja. Dari sekian banyak anggota TNI, pasti ada yang kelakuannya aneh-aneh," ujar Fuad, saat menjawab pertanyaan wartawan seputar keterlibatan anggota TNI, terkait kasus penyimpangan BBM bersubsidi di Batam saat jumpa pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Menurut Fuad, keterlibatan anggota TNI dalam bisnis jasa pengamanan tersebut merupakan kebiasaan prajurit di tingkat bawah yang berusaha mendapatkan penghasilan tambahan. Meski demikian, ia membantah jika tingkat kesejahteraan anggota TNI disebut rendah.

Hasil penyelidikan tim investigasi gabungan yang dilakukan menyusul terjadinya bentrokan antara anggota Brimob Polda Riau, dan anggota TNI Batalyon 134, di Batam, Kepulauan Riau, ditemukan adanya keterlibatan anggota TNI dalam jasa pengamanan gudang BBM bersubsidi ilegal. (baca: Hasil Investigasi, TNI Akui Prajurit Bekingi Gudang BBM Ilegal di Batam)

Menurut Kepolisian, tiga anggota TNI terlibat dalam kasus penimbunan BBM ilegal. Masing-masing berperan sebagai penjaga gudang, koordinator, dan broker bahan bakar minyak.

Fuad membantah jika perilaku tiga prajurit TNI tersebut sebelumnya sudah diketahui oleh para atasan. Menurut dia, para prajurit melakukan kerja sama dengan tersangka penimbun BBM atas keinginan pribadi. Ia berjanji akan segera melakukan proses hukum terhadap prajurit yang terbukti bersalah.

"Namun, kita komitmen, apabila ada yang melanggar, pasti kita hukum. Mengenai berat atau ringan hukuman, nanti akan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Disiplin Pidana Tentara," kata Fuad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com