Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasai Parlemen, Koalisi Merah Putih Bantah Ingin Jegal Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 08/10/2014, 17:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Dua kursi pimpinan legislatif saat ini dikuasai Koalisi Merah Putih. Namun, koalisi itu membantah apabila langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang.

"Sejauh ini tidak ada wacana itu (menjegal pemerintahan). Di sini, kita ingin demokrasi kita itu Pancasila, bukan demokrasi liberal atau demokrasi yang kebablasan," kata Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Rabu (8/10/2014).

Dengan dikuasainya parlemen, kata dia, KMP ingin menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat mengontrol setiap kebijakan pemerintahan. Untuk itu, ia menekankan agar Jokowi-JK dapat fokus merealisasikan janji politik dan ekonomi mereka kepada rakyat saat Pilpres 2014 lalu.

Ia menambahkan, jika memang pemerintah membuat kebijakan pro-rakyat, mustahil parlemen akan menolak kebijakan itu. Parlemen hanya akan mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap tak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

"Kalau mereka bekerja fokus dan dipimpin profesional, sudah pasti kita akan dukung program-program yang pro-rakyat. Tapi, kalau merugikan, ya tentu akan kita koreksi," katanya.

Sebelumnya, paket pimpinan MPR yang diajukan KMP memenangi voting tertutup yang dilangsungkan kemarin. Paket tersebut keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan 347 suara. Paket yang diusung koalisi Jokowi-JK hanya mendapatkan 330 suara. Satu suara lain abstain.

Adapun komposisi paket itu adalah Zulkifli Hasan (PAN) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com