Jokowi Tak Perlu Gerakkan "People Power" untuk Hadapi Koalisi Merah Putih

Obsatar menjelaskan, tekanan dari publik terhadap parlemen akan muncul dengan sendirinya jika kebijakan Jokowi yang pro rakyat dihalang-halangi. Ia menekankan, Jokowi hanya perlu bekerja dengan baik, terbuka, dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (Baca: Kata Prabowo kepada Politisi PDI-P: Kita Jangan Musuhan Ya)

"Kalau people power bergerak, ya biarkan bergerak sendiri, jangan digerakkan," kata Obsatar, saat dihubungi Senin (6/10/2014) malam.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad ini, mengatakan, Jokowi juga harus konsisten terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus diimbangi dengan memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri dan mengungkap kejahatan korupsi.

"Partai di Koalisi Merah Putih biarkan jadi alat kontrol, dan publik akan ikut pula mengontrol mekanisme oposisi itu," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo harus menggerakkan masyarakat atau people power untuk memecahkan kebuntuan di parlemen. Menurut Zaki, Jokowi akan menghadapi jalan buntu karena parlemen dikuasai oleh koalisi partai pendung Prabowo Subianto.

"Memang ada kemungkinan buntu karena parlemen mayoritas adalah pendukung Pak Prabowo. Bukan (Koalisi) Merah Putih, tapi pendukung Prabowo," kata Zaki, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Zaki menjelaskan, saat ini Jokowi masih memiliki sedikit peluang untuk menambah partai koalisinya dengan menekankan kesamaan membangun iklim politik yang menguntungkan masyarakat. Jika itu bisa dilakukan, maka hambatan di parlemen bisa berkurang. Ia menegaskan, menggerakkan masyarakat adalah opsi terakhir Jokowi untuk menekan parlemen jika terus menjegal atas dasar yang tidak rasional.