Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Berencana Terbitkan Perppu, Syarief Hasan Ralat Ucapannya

Kompas.com - 01/10/2014, 15:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, partainya akan mendukung secara penuh di parlemen apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Syarief pun meralat ucapan sebelumnya yang menilai perppu masih belum mendesak untuk dikeluarkan.

"Memang benar, tapi ini kan untuk kepentingan rakyat. Jadi, kami tunggu saja Pak SBY," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10/2014).

Syarief menuturkan, perppu terkait pilkada itu tengah disiapkan Presiden SBY. Di dalam perppu itu, sebutnya, terdapat 10 syarat perbaikan yang pada rapat paripurna lalu diminta oleh Partai Demokrat.

"Sudah pasti diakomodasi usulan Partai Demokrat. Kalau perppu keluar, Partai Demokrat insya Allah mendukung," ucap dia.

Sebelumnya, SBY memutuskan menerbitkan perppu untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada yang baru saja disahkan. SBY melakukan itu setelah banyak protes dari masyarakat soal bentuk pilkada melalui DPRD yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pilkada itu. (Baca: SBY Akan Keluarkan Perppu Pilkada Langsung)

Perppu juga adalah opsi cadangan yang disiapkan SBY setelah rencananya untuk tidak menandatangani RUU Pilkada yang baru disahkan dinilai tak bisa dilakukan. Pasalnya, RUU tersebut sudah mendapatkan persetujuan presiden melalui amanat presiden yang disertai saat pembahasan RUU.

Syarief sebelumnya menilai saat ini belum pada kategori genting dan memaksa sehingga perlu dikeluarkan perppu. Syarief pun menyebut SBY sedang mengkaji langkah terbaik agar pilkada tetap langsung dengan 10 perbaikan yang diinginkan Demokrat. (Baca: Demokrat: Belum Gawat, SBY Tak Keluarkan Perppu Pilkada)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com