Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi Nilai PPP Belum Saatnya Beroposisi

Kompas.com - 24/09/2014, 10:11 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Hasyim Muzadi menilai PPP belum saatnya beroposisi terhadap pemerintah karena secara internal organisasi masih memerlukan pembenahan.

"PPP masih memerlukan pembenahan internal, penataan rekrutmen dan visi, serta pembentukan negarawan. Hal itu tidak bisa dilakukan sambil menjadi oposisi," kata Hasyim di Jakarta, Selasa (24/9/2014), seperti dikutip Antara.

Oleh karena itu, kata dia, sangat pantas jika elite PPP saat ini mendengarkan nasihat mantan ketua umum partai itu, Hamzah Haz, untuk merapat ke koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Apa yang dikehendaki Pak Hamzah tentu mengatur positioning PPP sebagai institusi terlepas dari dinamika internal sesaat," kata Hasyim yang aktif di PPP Jawa Timur pada 1973-1987.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dan Depok itu mengingatkan bahwa PPP didirikan pada 1973 oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia dari segala unsur kaum Muslimin dengan tujuan agar agama bisa terserap oleh negara dalam proses demokrasi tanpa menghadapkan agama dengan negara.

"Karena kesadaran bahwa orang Islam di Indonesia bukan hanya di PPP," kata mantan Ketua Umum PBNU itu.

Menurut Hasyim, PPP memiliki peluang untuk menjadi partai besar asal melakukan pembenahan secara terencana.

"Namun, kalau seperti ini terus wallahu alam bishawab (hanya Allah yang benar-benar tahu)," katanya.

Sebelumnya, PPP tidak bisa menjamin apakah akan tetap berada di koalisi Merah Putih atau bergabung dalam koalisi Merah Putih. Pasalnya, saat ini masih terjadi dualisme kepemimpinan di internal. (baca: PPP Juga Tak Jamin Tetap di Koalisi Merah Putih)

Namun, PPP dan PAN menghadiri Rakernas PDI-P di Semarang beberapa waktu lalu. Kedua parpol tersebut diprediksi akan bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang. (baca: Emron Pangkapi Wakili PPP Hadiri Rakernas PDI-P)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com