Peta Politik Sidang Paripurna DPR tentang RUU Pilkada Masih Belum Jelas

"Demokrat memang telah menyatakan mendukung pilkada langsung oleh rakyat tetapi ada catatan-catatan yang diberikan, sehingga dukungan Demokrat ini menurut saya masih meragukan," kata Wawan dihubungi dari Jakarta, Senin malam.

Dia mengatakan Demokrat tidak akan mendukung pilkada langsung di DPR, jika beberapa catatan itu tidak diakomodir dalam RUU Pilkada.

Di sisi lain jika Demokrat benar mendukung pilkada langsung oleh rakyat, maka patut dipertanyakan pula apakah seluruh kader Demokrat yang berjumlah 158 orang, akan datang dalam sidang paripurna 25 September mendatang untuk memenangkan suara jika terjadi voting.

"Suara Demokrat ini yang paling menarik untuk dicermati. Apa yang dinyatakan DPP Partai Demokrat kemarin itu belum jaminan di DPR," ujar dia.

Sementara itu terkait terbelahnya suara Golkar, Wawan menilai hal itu tidak akan mempengaruhi suara mayoritas kader Golkar di DPR untuk mendukung pilkada oleh DPRD. Wawan mengatakan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bersama sejumlah petinggi di DPP masih bisa mengkonsolidasikan suara kader di DPR.

"Suara Golkar yang terbelah itu kemungkinan hanya satu-dua orang saja, layaknya saat voting masalah kasus Century," ujar dia.

RUU Pilkada rencananya akan disahkan pada 25 September mendatang, melalui sidang paripurna.

Dalam pembahasan RUU Pilkada, muncul wacana dari partai Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Namun partai pendukung Jokowi-JK menolak wacana itu.

Demokrat sendiri, yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang telah menyatakan sikapnya mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan sejumlah catatan yang harus dituangkan dalam RUU Pilkada untuk meminimalisir hal-hal yang dinilai tidak baik dalam penyelenggaraaan pilkada.