Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemisahan Kemendikbud Belum Final, Tim Transisi Masih Terima Masukan

Kompas.com - 19/09/2014, 19:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Transisi Kelompok Kerja Arsitektur Kabinet dan Lembaga Kepresidenan Haryadi, mengatakan, rencana pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian belum final. Menurut dia, kelompok yang pro dan kontra dengan usulan itu masih sama kuat.

Haryadi menyebutkan, Tim Transisi masih menunggu masukan masyarakat terkait wacana tersebut. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla membuka kemungkinan membentuk dua kementerian yang menangani pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi.

"Ada alternatif untuk tidak diubah. Ada alternatif adanya Kementerian Dikti dan Ristek. Masih ada kesempatan memberi masukan, masih sangat kami inginkan," ujar Haryadi dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Haryadi mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pokja sehingga muncul wacana format baru kementerian pendidikan. Pertimbangan itu, di antaranya, bagaimana meningkatkan kualitas pengetahuan sekaligus membentuk karakter manusia terdidik yang berkualitas dan berbudaya.

Selain itu, Pokja juga mengulik kembali visi dan misi pendidikan nasional sebagai dasar pembuatan kebijakan, da bagaimana menjembatani kementerian pendidikan di masa sebelumnya dengan masa mendatang.

"Konteksnya global sistem sekarang. Bagaimana arah kebijakan pendidikan nasional itu jadi awalan kami untuk mengorek informasi sedalam-dalamnya dari mereka yang kita anggap punya kapasitas untuk itu," ujar Haryadi.

Haryadi mengatakan, mantan Menteri Pendidikan Daud Yusuf memberi masukan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak diubah. Menurut Daud, kata Haryadi, pada dasarnya pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi merupakan bidang yang terkait satu sama lain sehingga penting untuk dipertahankan.

Adapun, kelompok yang mendukung adanya kementerian terpisah yang membidangi dua hal tersebut berpendapat bahwa fungsi yang dijalankan pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah berbeda. Haryadi mengatakan, perguruan tinggi tidak hanya diasumsikan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memajukan kesejahteraan bangsa.

"Perguruan tinggi yang ada fungsinya memajukan iptek dan seni untuk kemanusiaan, konteksnya global," kata Haryadi.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian terpisah, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi. Menurut Jokowi, selama ini, riset belum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan riset dilakukan sendiri-sendiri oleh setiap lembaga dan kementerian sehingga tidak satu padu.

Jokowi menginginkan, ke depannya riset baik yang berhubungan dengan teknologi, riset sosial, pertanian, dan kemaritiman, dapat diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jokowi berharap, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset ini dapat menjadi pusat bagi riset nasional. Dengan demikian, riset akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com