Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Amien Rais Mengaku Mau Tebus Kesalahan

Kompas.com - 17/09/2014, 21:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais mengakui, keputusannya mengubah format pemilihan kepala daerah yang semula oleh DPR menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat salah. Seiring perkembangan zaman, menurut Amien, pilkada langsung tidak membawa manfaat yang baik bagi rakyat.

"Saya sebagai Ketua MPR tahun 1999-2004 dulu mengalami disilusi (hilang kepercayaan). Artinya, ada keterkejutan luar biasa. Mula-mula argumen mengapa MPR melucuti kekuasaannya dan memilih presiden diberikan ke rakyat dengan pertimbangan dan harapan tidak mungkin ada politik uang," kata Amien, di Jakarta, Rabu (17/9/2014) malam.

"Karena capres dan cawapres pemilihnya sekian ratus juta. Tidak mungkin ada orang di mana pun membawa uang ratusan triliun bisa mengubah suara rakyat," tambah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional ini.

Akan tetapi, lanjut Amien, setelah 10 tahun berjalan, ia menilai, pemilihan langsung justru menimbulkan praktik politik uang secara masif. Menurut Amien, penyebabnya karena pemilik modal turun ke panggung politik.

"Dulu pemilik modal hanya menonton. Tapi, setelah 10 tahun reformasi, sekarang pemilik modal masuk ke politik, punya koran, televisi, partai, jaringan, ini hal yang harus kita antisipasi," ujarnya.

Oleh karena itu, Amien membantah bahwa dia tidak konsisten sebagai Bapak Reformasi. Dengan mendukung pilkada melalui DPRD ini, kata Amien, ia justru bertanggung jawab atas kesalahannya.

"Justru saya sadar kalau tetap oleh rakyat, yang bawa uang yang menang. Saya harus tanggung jawab dong, bukan berarti saya berubah pendapat," ujar Amien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com