Anggota Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko mengatakan, pokja desa Tim Transisi Jokowi-JK mengajukan sekitar 1.500 - 3.500 pilot project pembangunan desa. Anggaran yang diajukan untuk memenuhi program itu sekitar Rp 30 triliun.
"Tapi alokasi dana desa yang diajukan oleh Presiden SBY hanya Rp 9,1 triliun. Jumlah itu kita anggap jauh dari memadai untuk menangani problem kemiskinan dan keterbelakangan desa," kata Budiman.
Sebagai solusinya, kata Budiman, Fraksi PDI-P bersama anggota Badan Anggaran DPR asal Fraksi PDI-P mencoba mencari celah di APBN Perubahan 2015. Budiman menuturkan, ada ketersediaan anggaran sebesar Rp 600 triliun dalam APBN-P 2015 di luar gaji pegawai dan di luar penghematan dikurangi.
Ia melanjutkan, dalam anggaran Rp 600 triliun itu, ada ruang sekitar Rp 100 triliun yang sebagiannya dapat direalokasi untuk pembangunan desa. Dana Rp 100 triliun itu merupakan dana bantuan sosial yang selama ini dianggap tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya.
"Kita bisa pergunakan untuk menutup Rp 30 triliun. Karena aturannya kan mengatur dana desa harus 10 persen dari dana transfer daerah, atau Rp 64 triliun. Tapi kan bisa bertahap," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.