Ini Alasan Perampingan Kabinet Jokowi Tak Jadi Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi tim transisi Eko P Sandjojo mengatakan bahwa rencana perampingan kabinet tak akan diprioritaskan dalam waktu dekat agar para menteri fokus mengurus rakyat setelah dilantik.

"Perampingan ini bila dilakukan sekarang dikhawatirkan membuat para menteri sibuk mengurus internal kementerian," kata Eko di Gedung Joang, Jakarta, Rabu (17/8/2014), seperti dikutip Antara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim transisi, kata Eko, mengubah sebuah lembaga akan memakan waktu sekitar satu hingga tiga tahun. Perubahan tersebut akan berdampak pada pembaharuan kelembagaan, ketentuan yang mengatur tata kerja lembaga, dan ketersediaan anggaran.

"Nantinya minim sekali kerja kementerian dalam menyentuh urusan masyarakat karena waktunya habis untuk menjalankan prosedur baru," ujarnya.

Selain itu, kata Eko, penundaan perampingan kabinet ini juga dilakukan agar harapan rakyat yang besar terhadap pemerintah baru kelak tak menurun.

"Memang yang akan diutamakan adalah mengurus rakyat dulu, nanti perampingannya akan dikondisikan pada waktu yang tepat," kata Eko.

Meski jumlah kementerian sama dengan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, kata Eko, ada beberapa nama kementerian yang diubah namanya. Contohnya, kementerian pertanian menjadi kementerian pangan serta kementerian kelautan dan perikanan menjadi kementerian maritim.

Eko mengatakan, Jokowi menilai yang terpenting menteri di kabinetnya memiliki jiwa kepemimpinan dan kompetensi. Selain itu, menteri tersebut harus memiliki integritas dan kemauan yang keras untuk menjalankan program-program pemerintah.

Sebelumnya, Jokowi merencanakan perampingan kementerian pada pemerintahannya mendatang. Belakangan, Jokowi mempertahankan jumlah kementerian seperti diera pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 34 kementerian. Jokowi mempertahankan tiga menteri koordinator.

Sebanyak 16 kementerian diantaranya akan dipimpin kader partai politik dan 18 kementerian lain dipimpin menteri dari kalangan profesional murni. (baca: Ini 7 Kementerian yang Akan Dipimpin Profesional Murni)

Jokowi mengaku nantinya bisa saja kementerian tertentu dihapus jika ternyata tidak efektif ketika pemerintahannya berjalan. (baca: Jokowi: 34 Kementerian Bukan Angka Mati, Bisa Dihapus)