Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jual Pesawat Kepresidenan, Demokrat Ingatkan PDI-P Jangan Ulang Kebiasaan Lama

Kompas.com - 03/09/2014, 16:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf ikut mengomentari usulan penjualan pesawat kepresidenan. Usulan penjualan pesawat itu disuarakan politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait.

"Kebiasaan lama jangan diulang-ulang menjual aset, belum apa-apa sudah menjual aset," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Nurhayati juga mengingatkan bahwa hingga kini pemerintahan masih dipegang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintahan baru, kata Nurhayati, baru akan dilantik pada 20 Oktober 2014.

"Mari sama-sama kita hargai. PDI-P oposisi, lalu sekarang jadi memerintah, oposisi jangan dibawa-bawa, jangan nyuruh-nyuruh, apalagi sekarang, kebijakan nanti silakan, ada check and balances," kata anggota Komisi I DPR itu.

Ketua Fraksi Demokrat itu menuturkan, SBY telah memikirkan efisiensi anggaran sebelum memutuskan membeli pesawat kepresidenan. "Jadi, tidak serta-merta, tetapi berhitung dulu. Tahun pertama kan tak langsung membeli pesawat," katanya.

Sebelumnya diberitakan, politisi PDI-P, Maruarar Sirait, mengusulkan agar presiden terpilih Joko Widodo menjual pesawat kepresidenan sebagai langkah penghematan anggaran negara. Hal itu adalah salah satu pilihan agar pemerintah Jokowi tidak menaikkan harga BBM.

"Efisiensi rakyat juga harus lihat seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas. Ke depan, saya usulkan pesawat presiden dijual saja, ini untuk efisien. Pemimpin tidak sederhana bagaimana orang bisa sederhana," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (1/9/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com