Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Buru-buru Tolak Semangat Jokowi Bentuk Kabinet Non-parpol

Kompas.com - 26/08/2014, 14:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Dwipayana, mengatakan bahwa semangat presiden terpilih Joko Widodo untuk membentuk kabinet tanpa figur politisi yang menjabat struktural partai politik harus diapresiasi. Ia meminta semua pihak tak tergesa-gesa melakukan penolakan terhadap wacana tersebut.

Arie menjelaskan, kabinet non-struktural partai memberi beberapa keuntungan untuk partai yang bersangkutan. Keuntungan pertama adalah adanya peluang membangun partai modern yang memiliki ciri menempatkan figur berbeda dalam struktural partai dan pemerintahan. "Sehingga, akan memudahkan adanya proses check and balances," kata Arie saat dihubungi, Selasa (26/8/2014).

Menurut dia, jika partai tidak menempatkan pengurus struktural partai dalam pemerintahan, maka hal itu akan menciptakan persepsi positif di mata publik. Persepsi baik inilah yang akan meningkatkan daya tarik publik pada partai bersangkutan.

"Kalau berhasil sebagai menteri, maka partainya juga akan dinilai positif. Ini bagus untuk citra dan terkait dengan kredibilitas partainya," ucap Arie.

Dengan alasan itu, Arie menyarankan Jokowi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan semua partai pendukungnya. Kemampuan menjelaskan manfaat kabinet tanpa figur struktural partai ini yang menjadi tantangan Jokowi sejalan dengan semangatnya bekerja cepat sejak awal pemerintahan.

"Jangan langsung menolak di awal karena esensinya adalah partai sama sekali tak akan dirugikan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menginginkan kabinetnya tak diisi oleh menteri yang menjabat struktural partai. Meski mendapat kritik dari dalam partai pendukungnya, tetapi Jokowi menyatakan keinginannya itu untuk menjamin agar menterinya kelak dapat fokus bekerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com