Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Belum Ambil Sikap soal Wacana Terus Jadi Ketum PKB

Kompas.com - 21/08/2014, 06:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, disebut bakal diminta melanjutkan kepemimpinannya di partai itu untuk periode 2014-2019. Apa tanggapan Muhaimin?

"Sampai hari ini saya belum menyatakan iya. Banyak pengurus cabang menyatakan dukungan ke saya untuk maju tapi sampai saat ini saya belum menyatakan iya," ujar Muhaimin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Muhaimin mengaku "menggantung" keputusannya karena masih mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya, ia ingin mengetahui apakah ada kader lain yang juga berminat mencalonkan diri menjadi ketua umum.

Dukungan untuk dia kembali menjadi ketua umum partai, duga Muhaimin, karena dia dianggap dapat mempersatukan kader PKB di seluruh provinsi di Indonesia. Banyak kader yang potensial menjadi penggantinya di posisi ketua umum partai, ujar dia, tetapi mereka khawatir harus menghadapi konflik internal.

"Kongres, muktamar, munas, cenderung kompetisi. Semua kader PKB traumatis. Daripada bersaing, saling tidak ingin terjadi perpecahan sehingga tidak usah rebutan ketum, rebutan kerja saja," tutur Muhaimin.

Namun, jika pencalonan kembali dirinya tersebut karena ada alasan lain, Muhaimin mempersilakan kader lain di PKB menggantikan posisinya. "Tapi kalau selain itu, kita gantianlah supaya tidak dianggap membangun kerajaan atau otoriter. Kalau memang dibutuhkan betul, ya (saya) terima," kata dia.

PKB akan menggelar muktamar pada 30 Agustus 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu wacana yang mencuat adalah penetapan kembali Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB tersebut.

Ketua Bidang Politik DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, semua pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB di seluruh Indonesia sudah secara bulat mendukung Muhaimin melanjutkan jabatannya di PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com