Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Secara Etika, Menteri yang Bakal Jadi Anggota DPR Mengundurkan Diri

Kompas.com - 20/08/2014, 14:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, hingga saat ini pihak Istana belum menerima surat dari menteri yang akan dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 1 Oktober mendatang. Namun, secara etika, Julian mengingatkan agar mereka mengajukan surat pengunduran diri dari kabinet.

"Saya telah berkomunikasi dengan Mensesneg (Sudi Silalahi), memastikan apakah mereka yang terpilih kembali dan menjadi anggota DPR dan akan dilantik tanggal 1 (Oktober) ternyata belum menerima. Tapi, Bapak Presiden memandang secara etika mereka yang dilantik bersedia mengundurkan diri," ujar Julian di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Julian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan batas maksimal pengunduran diri para menteri itu. Namun, dia memastikan bahwa para menteri tidak akan merangkap jabatan sebagai anggota DPR.

Untuk mengisi kekosongan itu, Julian mengaku bahwa Presiden belum menyiapkan pergantian.

Sejumlah menteri akan meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden SBY sebelum masa pemerintahan berakhir pada 20 Oktober. Pasalnya, beberapa menteri terpilih menjadi anggota DPR dan akan dilantik pada 1 Oktober. Untuk itu, mereka akan mengajukan surat pengunduran diri.

Salah satunya yang memastikan diri akan mengundurkan diri adalah Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Syarief terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Partai Demokrat.

Selain Syarief, menteri-menteri lain yang juga terpilih menjadi anggota DPR adalah Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com