Putusan DKPP Tak Akan Jadi Bahan Pertimbangan MK

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedri M Gaffar mengatakan, putusan yang dihasilkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perkara sengketa Pemilu Presiden 2014 tidak akan memengaruhi putusan MK dalam perkara tersebut. Menurut dia, ada perbedaan mendasar antara putusan yang dibuat DKPP dan putusan yang dibuat MK.

"Kalau DKPP lebih ke arah pelanggaran kode etik, sedangkan Mahkamah diberi kewenangan konstitusional untuk memutus PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) 2014," kata Janedri di Gedung MK, Rabu (20/8/2014).

Sesuai wewenang, ia mengatakan, DKPP bertugas mengadili perkara pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Adapun MK bertugas memutus perkara atas sengketa hasil pemilu.