Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto Usulkan Konflik Internal Golkar Diajukan ke PTUN

Kompas.com - 13/08/2014, 21:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, konflik internal di tubuh Golkar sebaiknya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menilai, cara itu harus ditempuh karena konflik dipicu adanya perbedaan cara pandang terhadap dasar hukum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Dua kubu yang bertentangan sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat. 

Hajriyanto mengatakan, kubu yang menginginkan agar Munas dilakukan pada tahun 2014, berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. AD/ART adalah produk hukum tertinggi dalam suatu partai.

Di sisi lain, papar Hajriyanto, kubu yang menginginkan agar Munas dilakukan tahun 2015 berpegang pada keputusan Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2009. Munas, kata Hajriyanto, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Partai Golkar yang hanya bisa dibatalkan oleh Munas lagi.

“Itu sebetulnya sama-sama kuat secara legal formal. Yang satu berpegangan pada AD/ART, yang satu, yang 2015, berpegangna pada Munas. Jadi keputusan bahwa Munas periode sekarang ini 2015 juga kuat secara legal formal. Dan karena itu daripada terus bersitegang soal 2014 atau 2015, masing-masing punya argumen sendiri-sendiri, jauh lebih baik duduk bersama-sama menyepakati dibawa kemana perdebatan tersebut. Taruhlah misalnya ke Arbitrase Nasional, atau ke PTUN. Supaya kemudian ada keputusan legal formal,” ujar Hajriyanto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan, pada Munas 2009 lalu, keputusan pelaksanaan Munas kembali diundur menjadi tahun 2015. Hal ini merupakan antisipasi jika pelaksanaan Pilpres dua putaran. Namun, saat itu, DPP Partai Golkar lupa mengubah AD/ART yang menyebutkan periode kepengurusan hanya lima tahun. Sehingga, kata Hajriyanto, saat ini terjadi perbedaan pandangan pelaksanaan Munas.

“PTUN bisa sebagai jalan keluar,” kata dia.

Seperti diketahui, wacana pelaksanaan Munas terus bergulir di internal Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menjadi salah satu elite partai berlambang pohon beringin itu yang cukup keras menyuarakan Munas dilakukan tahun ini.

Namun, belakangan, Agung terancam dicopot dari jabatan kepenggurusannya meski belakangan sanksi itu dibatalkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Selain Agung, kader muda Golkar seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang dipimpin Yorrys Raweyai juga menyuarakan Munas dilakukan tahun ini. Wacana ini semakin kuat setelah koalisi yang diikuti Partai Golkar dalam Pilpres gagal memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com