Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto Usulkan Konflik Internal Golkar Diajukan ke PTUN

Kompas.com - 13/08/2014, 21:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, konflik internal di tubuh Golkar sebaiknya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menilai, cara itu harus ditempuh karena konflik dipicu adanya perbedaan cara pandang terhadap dasar hukum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Dua kubu yang bertentangan sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat. 

Hajriyanto mengatakan, kubu yang menginginkan agar Munas dilakukan pada tahun 2014, berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. AD/ART adalah produk hukum tertinggi dalam suatu partai.

Di sisi lain, papar Hajriyanto, kubu yang menginginkan agar Munas dilakukan tahun 2015 berpegang pada keputusan Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2009. Munas, kata Hajriyanto, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Partai Golkar yang hanya bisa dibatalkan oleh Munas lagi.

“Itu sebetulnya sama-sama kuat secara legal formal. Yang satu berpegangan pada AD/ART, yang satu, yang 2015, berpegangna pada Munas. Jadi keputusan bahwa Munas periode sekarang ini 2015 juga kuat secara legal formal. Dan karena itu daripada terus bersitegang soal 2014 atau 2015, masing-masing punya argumen sendiri-sendiri, jauh lebih baik duduk bersama-sama menyepakati dibawa kemana perdebatan tersebut. Taruhlah misalnya ke Arbitrase Nasional, atau ke PTUN. Supaya kemudian ada keputusan legal formal,” ujar Hajriyanto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan, pada Munas 2009 lalu, keputusan pelaksanaan Munas kembali diundur menjadi tahun 2015. Hal ini merupakan antisipasi jika pelaksanaan Pilpres dua putaran. Namun, saat itu, DPP Partai Golkar lupa mengubah AD/ART yang menyebutkan periode kepengurusan hanya lima tahun. Sehingga, kata Hajriyanto, saat ini terjadi perbedaan pandangan pelaksanaan Munas.

“PTUN bisa sebagai jalan keluar,” kata dia.

Seperti diketahui, wacana pelaksanaan Munas terus bergulir di internal Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menjadi salah satu elite partai berlambang pohon beringin itu yang cukup keras menyuarakan Munas dilakukan tahun ini.

Namun, belakangan, Agung terancam dicopot dari jabatan kepenggurusannya meski belakangan sanksi itu dibatalkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Selain Agung, kader muda Golkar seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang dipimpin Yorrys Raweyai juga menyuarakan Munas dilakukan tahun ini. Wacana ini semakin kuat setelah koalisi yang diikuti Partai Golkar dalam Pilpres gagal memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com