Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Hari Begini Pecat-memecat

Kompas.com - 13/08/2014, 14:01 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan akan tetap maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar setelah bertemu dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk membahas isu pemecatan dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya masih menjadi Waketum Golkar.

"Kalau maju (kandidat calon ketum), sudah saya sampaikan dari awal lewat ormas yang saya pimpin, yaitu Kosgoro 57," kata Agung di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Terkait perbedaan pendapat antara dirinya dan Aburizal tentang waktu pelaksanaan Munas, Agung mengatakan bahwa dirinya dan Aburizal berusaha agar perbedaan pendapat tidak menimbulkan perpecahan partai.

"Itu yang kita jaga betul. Persatuan dan kesatuan partai," katanya.

Namun, ia berharap perbedaan pendapat di internal tidak harus diselesaikan dengan pemecatan atau penonaktifan.

"Keputusan tetap ada di DPP, tetapi ya masa perbedaan pendapat harus diakhiri dengan cara itu (pemecatan). Ini era modern demokrasi. Hari begini pecat-memecat," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Forum musyawarah nasional (munas) dianggap penting lantaran akan menentukan arah koalisi Partai Golkar lima tahun mendatang, apakah tetap dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, atau mendukung presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebagian dari pihak internal Partai Golkar mendorong agar munas digelar pada Oktober 2014 atau sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Hal itu dianggap sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Namun, Aburizal dan para pendukungnya berpendapat bahwa munas digelar pada 2015, sesuai dengan rekomendasi Munas 2009 Partai Golkar.

Sejumlah pihak meyakini, dorongan munas tahun ini akan semakin kuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pilpres pada 21 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com