Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Dogiyai: Bupati Janji Beri Uang jika Suara Diberikan untuk Prabowo

Kompas.com - 13/08/2014, 13:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Kabupaten Dogiyai sempat mengamuk saat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai hendak melakukan rekapitulasi suara Pemilu Presiden 2014 pada 17 Juli 2014 lalu. Hal itu terjadi karena ulah Bupati Dogiyai yang berencana memberikan uang kepada KPU untuk membantu proses distribusi logistik pemilu dari Distrik Mapiai Barat dan Distrik Mapiai jika memberikan suara kepada pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Demikian diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Didimus Dogomo saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/8/2014).

Didimus mengatakan, rencana pemberian uang itu diungkapkan Bupati Dogiyai saat memberikan pidato sebelum proses rekapitulasi dilaksanakan.

"Bupati memaksa, apabila suara diberikan kepada Prabowo, akan diberikan uang. Kalau suara tidak diberikan kepada Prabowo, tidak ada uang," kata Didimus.

Menurut Didimus, sebelumnya pihak KPU Dogiyai meminta bantuan kepada pemda setempat untuk mengucurkan dana hibah agar logistik pemilu di kedua distrik itu dapat diangkut ke tingkat kabupaten. Pasalnya, ongkos untuk mengangkut logistik dari Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) setempat belum dibayar.

Kemudian, ia mengatakan bahwa pemda setempat sempat menyetujui hal itu dengan syarat bahwa Bupati dapat menyampaikan pidato terkait pandangan politik sebelum proses rekapitulasi berlangsung. Hal ini disetujui dan KPU memberi waktu kepada Bupati Dogiyai untuk menyampaikan pidatonya.

"Ini atas permintaan Bupati. (Kami tidak menolak) karena Bupati minta diberikan waktu untuk memberikan pemahaman politik," katanya.

Ia menambahkan, setelah Bupati memberi pidato, masyarakat mengamuk dan meminta Bupati untuk meninggalkan KPU. Pernyataan Didimus itu sekaligus membantah pernyataan yang diberikan saksi Prabowo-Hatta sebelumnya, Elvincent Dokomo, yang menyebutkan bahwa Bupati diusir KPU.

"Masyarakat di dalam dan di luar (ruang sidang pleno) ngamuk ke kiri dan ke kanan. (Mereka bilang) ini suara rakyat Dogiyai, ini suara rakyat Dogiyai. Rakyat tidak mau uang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Nasional
Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Nasional
Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Nasional
SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
WN China Tersangka Penipuan 'Online' Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

WN China Tersangka Penipuan "Online" Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Nasional
Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Nasional
Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com