Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lalu Lintas Jalan Medan Merdeka Barat Sistem Buka Tutup

Kompas.com - 11/08/2014, 13:46 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa semakin siang semakin bertambah. Hal ini membuat lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat memakai sistem buka tutup.

Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Sakat, ditutupnya Jalan Medan Merdeka Barat disebabkan menumpuknya kendaraan di jalan tersebut akibat aksi massa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, jika tidak ada kepadatan dari depan air mancur patung kuda akan dibuka kembali.

"Sementara ditutup. Ini melihat situasi kondisi di jalan sini dulu. Massa tapi ada yang sudah balik (pulang) juga," kata Sakat kepada Kompas.com, Senin (11/8/2014).

Sakat menuturkan, saat penutupan, pengendara dari Jalan MH Thamrin mengarah Jalan Medan Merdeka Barat untuk menuju Harmoni, dari air mancur patung kuda dapat belok ke kiri menuju Jalan Budi Kemuliaan. Kemudian, masuk ke Jalan Abdul Muis, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada atau Harmoni.

Pengendara, kata Sakat, dari air mancur patung kuda dapat pula mengambil arah kanan melewati Jalan Medan Merdeka Selatan lalu ke Jalan Medan Merdeka Timur dan masuk ke Medan Merdeka Utara. Dari depan Istana Negara tersebut, pengendara dapat lurus mengarah ke Jalan Majapahit untuk menuju Harmoni. Sedangkan arah sebaliknya, Harmoni menuju Thamrin melalui Jalan Medan Merdeka Barat masih dapat dilalui kendaraan.

Sementara untuk bus transjakarta, kata Sakat, dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau berputar arah di depan Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. "Ini masih buka tutup. Kalau padat ditutup kalau lengang dibuka lagi," ucap Sakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com