Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Bentuk Pokja Khusus "Blusukan"

Kompas.com - 07/08/2014, 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK, melalui tim transisi pemerintahannya sudah membentuk 16 kelompok kerja atau pokja pembuat kebijakan.

Pokja-pokja tersebut bertugas menyusun sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk lima tahun mendatang.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pokja-pokja tersebut tidak hanya bekerja "di balik meja" atau di dalam kantor untuk menyusun suatu kebijakan berdasarkan akar masalah. Mereka bersama Jokowi juga akan turun ke lapangan atau blusukan ke sumber masalah.

"Kami bahas hari ini soal blusukan tematik. Sampai pelantikan, kami usulkan agar misalnya kalau ada pokja jalan, nanti akan dilihat jalan rusak. Kenapa jalannya rusak terus? Kalau pokja KIP (Kartu Indonesia Pintar), kami cari lokasi di mana anak-anak harus jalan 2 kilometer untuk ke sekolah, apa masalahnya?" ujar Deputi Tim Transisi, Andi Widjojanto, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

"Jadi, masalah riil harus diselesaikan. Jokowi dan pokja berangkat bersama," imbuhnya.

Andi merasa yakin, aksi blusukan Jokowi terkait kepentingannya selaku capres terpilih tersebut tidak akan mengganggu tugas dan kewajiban utama Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab, blusukan tersebut dilakukan seusai Jokowi bertugas sebagai Gubernur dan pada hari libur.

"Bisa. Itu jagonya Jokowi untuk membagi waktu. Kalau dekat, bisa sore atau malam. Kalau tidak dekat, misalnya di luar Pulau Jawa, maka akan memaksimalkan waktu weekend (akhir pekan)," katanya.

Menurut Andi, untuk memperlancar aksi blusukan Jokowi kali ini, dua satuan tugas (satgas) sudah disiapkan. Dua satuan tersebut yang bertugas menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan blusukan itu.

"(Satgas dipimpin) Prananda Prabowo dan Wahyu Sakti Trenggono," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com