Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rini Soemarno Jadi Ketua Tim Transisi, Politisi Nasdem Kritik Jokowi

Kompas.com - 06/08/2014, 12:10 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Partai Nasdem Despen Ompusunggu mengkritik keputusan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Rini M. Soemarno sebagai ketua tim transisi. Dia menganggap Rini bisa menjadi beban politik bagi presiden dan wakil presiden terpilih itu karena rekam jejaknya di masa lalu.

"Rini Soemarno bukanlah figur yang mampu mengkonsolidasikan dan merepresentasikan politik bersih yang menjadi harapan rakyat," kata Despen dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/8/2014).

Pengurus DPP Partai Nasdem itu mengatakan, keberadaan Rini bisa melemahkan Jokowi secara moral politik yang selama ini dianggap figur yang membawa harapan akan politik bersih. Rini, kata dia, memiliki beban politik ihwal kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. (baca: Selidiki BLBI, KPK Panggil Mantan Menteri Rini Soewandi)

"Ini terkait dugaan keterlibatan Rini dalam kasus korupsi penerbitan SKL (Surat Keterangan Lunas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah," ujar Despen.

Despen menambahkan, Rini juga sempat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna RNI (Rajawali Nusantara Indonesia). Tak hanya itu, kata dia, Rini yang pernah menjabat Presiden Direktur Astra Internasional, disebut DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN dalam kasus pembelian pesawat Sukhoi.

Dia berpendapat, pembentukan Kantor Transisi Jokowi-JK termasuk penunjukan para personilnya seharusnya bisa memberikan kesan pertama yang baik kepada rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, kata dia, penunjukan Rini dan personilnya justru menimbulkan sinisme dan keraguan publik.

"Saya juga mengajak agar semua komponen pendukung Jokowi-JK yang selama ini ikhlas dan tulus meneteskan keringat tanpa bayaran, jangan lepas tangan pascapemilihan presiden. Justru perjalanan ke depan, Jokowi membutuhkan dukungan kekuatan penuh, guna mewujudkan cita-cita perubahan. Jangan sampai anasir-anasir politik justru membajak kemenangan dan mensabotase politik akal sehat dan revolusi mental yang digelorakan Jokowi," kata Despen.

Sebelumnya, Jokowi menunjuk Rini sebagai ketua Tim transisi yang mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. (baca: Ini Alasan Jokowi Pilih Rini Soemarno sebagai Ketua Tim Transisi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com