Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Hatta Akan Minta Nasihat Mahfud MD Terkait Gugatan ke MK

Kompas.com - 04/08/2014, 15:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Koalisi Merah Putih, Fadli Zon, mengaku meminta bantuan mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, dalam proses pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi.

“Kita akan minta advice atau nasihat beliau karena beliau kan mantan Ketua MK,” kata Fadli saat ditemui di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Senin (4/8/2014).

Meski begitu, ia menambahkan, Mahfud tidak akan terlibat langsung di dalam proses sidang yang rencananya akan mulai digelar pada 6 Agustus 2014 itu. Menurut dia, bantuan yang diberikan Mahfud hanya sebatas memberikan pandangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan tim pembela Koalisi Merah Putih.

“Beliau kan waktu itu sudah menyatakan bahwa tidak mau ada conflict of interest. Akan tetapi, kalau sebagai ahli, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, saat dijumpai pada acara halalbihalal di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014), Mahfud membantah kabar miring yang menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.

"Saya tidak pernah keluar dari tim Prabowo-Hatta. Tugas saya sebagai ketua tim pemenangan kampanye. Setelah kampanye selesai, saya tetap menjadi tim Prabowo-Hatta, tetapi dengan perjuangan lain," katanya.

Mahfud mengatakan, tugasnya sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memang sudah selesai karena jabatan tersebut hanya berlaku saat masa kampanye Pilpres 2014. Setelah kampanye usai, dia sudah tidak lagi menjabat tim pemenangan.

Mahfud mengaku kini menjadi bagian dari Tim Perjuangan Merah Putih untuk kebenaran dan keadilan, yang dipimpin oleh Yunus Yosfiah. Mahfud meminta agar masyarakat dan pendukung Prabowo-Hatta terus berjuang untuk melawan kecurigaan, kecurangan, dan salah penafsiran.

"Kalau ada kecurangan, kecurigaan, salah penafsiran, mari kita sama-sama berjuang," ujar Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com