Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara soal Pilpres, SBY Ungkit Gugatan Prabowo-Hatta ke MK

Kompas.com - 31/07/2014, 16:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini tidak banyak berbicara soal hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil pemilu presiden yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah sempat berkomentar dalam akun YouTube, SBY kembali menyinggung masalah pilpres setelah KPU mengeluarkan hasil akhirnya.

Komentar kali kedua soal pilpres ini ia sampaikan dalam jumpa pers mendadak di kediamannya di Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014). Jumpa pers itu sebenarnya hanya akan menyinggung soal informasi WikiLeaks, yang menuduh SBY terlibat dalam korupsi pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999. Namun, sebelum menyampaikan klarifikasinya, dia menyinggung berbagai isu.

SBY mengatakan, selama libur Lebaran ini, ia tengah fokus memantau pengamanan arus mudik, proses investigasi Malaysia Airlines MH17, konflik di Jalur Gaza, hingga menjaga kondisi negara pasca-pemilu presiden. Terkait pilpres itu, SBY menyinggung gugatan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.

"Seperti yang saudara ketahui, Prabowo-Hatta membawa perselisihan hasil suara yang ditetapkan KPU ke MK. Tentu saya dan semua pihak akan mengawalnya agar semua berlangsung dengan baik," kata SBY.

Presiden merasa berkewajiban untuk memastikan agar proses Pilpres 2014 ini tuntas. "Oleh karena itu, 20 Oktober nanti ada suksesi kepemimpinan yang berjalan damai dan demokratis," kata SBY.

Sebelumnya, SBY sempat mengutarakan alasannya mengapa ia mulai irit berbicara soal pilpres. Pernyataan SBY terkait hal itu diunggah dalam situs YouTube pada 25 Juli 2014 (baca: Ini Alasan SBY Irit Berkomentar soal Hasil Pilpres). Menurut SBY, saat ini sebaiknya seluruh pihak menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang memperkeruh suasana. Dia mengimbau semua pihak untuk menghormati KPU dan pasangan calon peserta pilpres. SBY mengakui bahwa suasana menjadi tegang.

"Saya sendiri sangat hemat dalam mengeluarkan statement meskipun saya didorong melalui SMS, melalui social media, 'Ke mana Pak SBY? Harusnya memberikan komentar', dan sebagainya. Saya pikir tidak perlu karena, menurut saya, semuanya masih dalam batas-batas yang wajar, tidak ada yang luar biasa," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com