Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi-JK Pantau Gugatan Prabowo-Hatta ke MK

Kompas.com - 26/07/2014, 13:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Tim Jokowi-JK masih berkeyakinan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mengubah total hasil pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, tim hukum Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini akan tetap memantau gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi.

"Tim hukum sudah ada dan sudah siap, tim akan memonitor terus," ujar Juru Bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/7/2014).

Anies mengaku heran dengan sikap Prabowo-Hatta yang menolak hasil pemilu presiden. Pasalnya, saat kecurangan juga terjadi pada pemelihan legislatif, semua pihak menerimnya. "Ini kan mereka selalu katakan aturan yang sama dilaksanakan bulan April, tapi kok ada yang nggak terima," kata Anies.

Anies mengakui, kecurangan memang terjadi di berbagai daerah selama pelaksanaan pemilu presiden. Tim hukum Jokowi-JK, kata dia, juga memiliki bukti kecurangan terjadi di Papua dan Madura.

"Namun beda kecurangan. Intinya, kami melihat pemilu sudah selesai, jadi apa pun ini dipakai untuk melanjutkan Indonesia," kata dia.

Kubu Prabowo-Hatta resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Jumat malam. Kubu Prabowo-Hatta mengadu ke MK karena ada dugaan pelanggaran dalam pelaksanan pemungutan suara di Papua dan dugaan KPU tidak melanjutkan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di lebih dari 5.000 tempat pemungutan suara di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Nasional
Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com