Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: SBY yang Pertama Ucapkan Selamat ke Jokowi

Kompas.com - 23/07/2014, 05:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan mengumumkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut sebagai orang pertama yang menelepon Jokowi dan mengucapkan selamat atas hasil pemilu presiden itu.

"SBY dan (Wakil Presiden) Boediono sudah memberikan selamat kepada Jokowi yang dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2014," kata juru bicara tim pemenangan Jokowi-Kalla, Anies Baswedan, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/7/2014) dini hari.

Menurut Anies, Presiden SBY sudah menelepon saat Jokowi masih berada di Gedung KPU di Jakarta Pusat, seusai mengikuti rapat pleno terbuka KPU untuk rekapitulasi nasional Pemilu Presiden 2014.

"SBY adalah penelepon pertama yang memberikan selamat pada kemenangan Jokowi. SBY menelepon pasca-pengumuman, saat berada di tangga KPU," papar Anies.

Anies pun menyatakan apresiasinya atas telepon dan ucapan selamat dari Presiden SBY tersebut. "Tradisi demokrasi yang sehat dan menghormati seperti ini harus terus dijaga," kata dia.

Menurut Anies, apresiasi SBY dan Boediono tersebut juga merupakan pesan positif bahwa demokrasi dalam Pemilu Presiden 2014 ini telah berjalan dengan baik.

Sebelumnya juga diberitakan, Jokowi mengatakan telah menerima telepon dari Presiden SBY. Jokowi menyampaikan hal itu ketika diwawancara oleh salah satu stasiun televisi swasta, seusai menyampaikan pidato perdana sebagai presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (24/7/2014) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com