Masyarakat Diminta Tak Terjebak Hasil "Quick Count"

"Kita harus menunggu keputusan apa pun dari KPU (Komisi Pemilihan Umum, red). Hasil quick count hanya untuk memetakan, bukan penentu," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (11/7/2014). Dia pun menegaskan, penentu hasil pemilu, selalu adalah hasil perhitungan dari KPU itu.

Dosen sosiologi politik di UGM ini menyampaikan, lembaga survei yang memaparkan hasil hitung cepatnya juga harus obyektif. Dalam posisi ini, publik juga dapat menuntut lembaga survei tersebut membuka data dan metodologinya sebagai bentuk pertanggungjawaban secara akademis.

Pengawal yang bisa juga "menyesatkan"

Arie menambahkan, hitung cepat berfungsi untuk mengawal rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Akan tetapi, kata dia, hasil hitung cepat juga dapat "menyesatkan" ketika lembaga survei yang membuatnya tak kredibel maupun beritegritas.

"Kecenderungan (dari lembaga tak berintegritas maupun kredibel), seseorang dapat mendistorsi hasilnya. Ini bahaya kalau digunakan sebagai alat propaganda untuk memengaruhi persepsi rakyat," ujarnya.

Dengan alasan itu, Arie mendukung pihak-pihak yang mendorong dilakukan audit pada lembaga survei yang menyebarkan hasil hitung cepat. Menurut Arie, langkah tersebut akan berdampak baik pada pendidikan politik di Indonesia.

Seperti diketahui, setelah waktu pencoblosan pilpres ditutup, beberapa lembaga langsung melakukan dan mengumumkan hasil hitung cepatnya. Ada lembaga yang menyatakan pemenang Pilpres 2014 adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla, tapi ada juga yang menyatakan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai pemenangnya.

Untuk menjaga suasana kondusif, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai memanggil kedua pasang capres-cawapres pada Rabu (9/7/2014) malam. Dalam kesempatan itu, Presiden SBY meminta masing-masing pasangan menjaga dan menginstruksikan para pendukungnya untuk menunggu hasil penghitungan akhir dari KPU.