Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Belum Terima Panggilan Polri soal Transkrip Rekaman Megawati-Basrief

Kompas.com - 02/07/2014, 21:19 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima panggilan dari kepolisian terkait dengan laporan Jaksa Agung Basrief Arief yang merasa difitnah atas beredarnya isu transkrip rekaman Jaksa Agung dengan petinggi PDI Perjuangan. Transkrip tersebut diklaim berisi pembicaraan mengenai permintaan agar calon presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terseret dalam kasus dugaan korupsi transjakarta yang ditangani Kejaksaan Agung.

"Kami belum mendapat informasi soal itu dari pihak kepolisian. Sampai hari ini belum ada panggilan yang dimaksud," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Jika surat panggilan sudah dikirimkan kepada KPK, Johan mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dulu sejauh mana keterangan pihak KPK diperlukan dalam mengusut kasus tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak KPK jika memang keterangannya diperlukan untuk menindaklanjuti laporan Jaksa Agung.

Pertengahan Juni lalu, Jaksa Agung melaporkan Ketua Progress 98 Faizal Assegaf ke kepolisian atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan itu disampaikan Basrief, menyusul pernyataan Faizal yang mengaku punya transkrip rekaman pembicaraan Basrief dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Faizal juga mengaku dapat transkrip rekaman tersebut dari orang suruhan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Atas pernyataan Faizal tersebut, Bambang telah membantahnya.

Bambang bahkan mengatakan adanya usulan di internal KPK untuk menempuh jalur hukum dalam menanggapi pernyataan Faizal tersebut. Tim hukum PDI Perjuangan pun melaporkan Faizal ke kepolisian, terkait masalah yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com