Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Darmawan Keberatan "Obor Rakyat" Tak Dianggap Produk Jurnalistik

Kompas.com - 02/07/2014, 17:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Redaktur tabloid Obor Rakyat, Darmawan Sepriyossa, mengaku keberatan atas keputusan Dewan Pers yang menganggap Obor Rakyat bukan merupakan produk jurnalistik. Menurut Darmawan, tabloid tersebut memenuhi unsur-unsur dasar jurnalistik yang benar.

"Kalau dibilang bukan produk jurnalistik, saya keberatan," ujar Darmawan seusai diperiksa sebagai saksi di Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Darmawan kemudian membandingkan dengan pemberitaan yang dilakukan oleh pers mahasiswa. Dari segi bentuknya, imbuh Darmawan, pemberitaan oleh pers mahasiswa dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik.

"Pers mahasiswa apakah bukan karya jurnalistik? Itu karya jurnalistik. Tapi kalau itu bukan karya tulisan jurnalistik, iya, karena juga tidak punya badan hukum," kata Darmawan.

Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono menegaskan bahwa berita yang tertera di Obor Rakyat berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Setiyardi, seorang wartawan harus memiliki keyakinan bahwa apa yang ditulisnya merupakan fakta.

"Saya dan Darmawan dulu wartawan Tempo, sepuluh tahun kami punya pengalaman. Ya kami tahulah bikin berita. Semua sumber sangat jelas dunia akhirat," tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Pers memutuskan tabloid Obor Rakyat bukanlah produk jurnalistik karena tidak memenuhi aspek kode etik jurnalistik. Dewan Pers menyatakan, konten Obor Rakyat cenderung menyuarakan opini penulis dan tidak berimbang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com