Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dulu Ingin Membubarkan, PKS Kini Takluk dengan Ide Prabowo Perkuat KPK

Kompas.com - 01/07/2014, 18:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kontradiksi antara sikap Partai Keadilan Sejahtera yang ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa dulu dengan ide yang dimunculkan calon presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat KPK dinilai tak lagi menjadi masalah. Anggota tim sukses Prabowo-Hatta, Habiburokhman, menyatakan bahwa kini PKS mendukung usulan Prabowo itu.

"Dokumen visi dan misi program adalah dokumen sah dan resmi yang telah disepakati oleh semua partai koalisi. Jadi, PKS sudah setuju," ujar Habiburokhman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Dia menjawab pertanyaan dari moderator Ray Rangkuti tentang kontradiksi sikap PKS dengan cita-cita Prabowo untuk memperkuat KPK. Habiburokhman berdalih, sikap PKS sebenarnya bukan menginginkan pembubaran KPK, tetapi ingin agar kepolisian dan kejaksaan juga sama kuatnya.

Di sisi lain, Habiburokhman bahkan mengatakan, komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi sudah dilakukan dari orang-orang sekitarnya. Apabila ada indikasi bahwa orang dekatnya melakukan korupsi, maka Prabowo akan langsung menjauhkannya.

"Dulu ada anggota parlemen dari kami (Gerindra) yang kemudian dikoreksi oleh Ketua Wanbin karena mengeluarkan pernyataan yang menyerang KPK. Keluarkan pernyataan saja, sudah kami koreksi dan sudah kami ingatkan sebagai teman," imbuh Habiburokhman.

Sebelumnya, politisi PKS, Fahri Hamzah, sempat menjadi bahan perbincangan setelah mengusulkan pembubaran KPK pada Oktober 2011. Menurut Fahri, yang ketika itu menjadi Wakil Ketua Komisi III, tidak ada lembaga yang superbody dalam negara demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com