Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY: Harga Bahan Pokok Relatif Terjaga

Kompas.com - 30/06/2014, 11:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung soal antisipasi kenaikan harga bahan pokok memasuki bulan puasa dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/6/2014). SBY menyebut hingga saat ini harga-harga kebutuhan bahan pokok relatif stabil.

"Sejauh ini saya mengamati relatif terjaga harga bahan pokok itu dan saya harap dijaga pengelolaannya menjelang Idul Fitri," ujar SBY saat membuka rapat terbatas.

Presiden SBY meminta agar para menteri bisa mengelola stabilitas harga bahan pokok itu. SBY mengingatkan adanya tradisi kenaikan harga musiman pada bulan puasa dan mendekati Lebaran.

"Harus kita kelola sebaik-baiknya karena pasar memiliki keganjilan tertentu yang bisa mengganggu stabilitas harga bahan pokok itu," ucap dia.

Hadir dalam rapat kali ini, yakni Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Kapolri Jenderal Sutarman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo, seperti dikutip dari Kontan, (27/6/2014), mengatakan, saat ini terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan, seperti bawang merah dan telur ayam

Dibandingkan bulan Mei 2014, harga bawang merah mengalami kenaikan 10 persen, sedangkan harga telur ayam naik 3 persen. Sejumlah bahan pangan di Pasar Kramat Jati seperti timun, alpokat, dan buncis mengalami peningkatan harga pada Juni. Harga timun yang pada Mei hanya Rp 400.000 per kwintal naik jadi Rp 500.000 per kwintal.

Sedangkan harga alpokat yang pada Mei Rp 850.000 per kwintal naik menjadi Rp 900.000. Untuk harga buncis yang pada Mei hanya Rp 600.000 per kwintal naik tajam menjadi Rp 800.000 per Juni ini. Sementara harga cabe rawit merah relatif stabil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com