Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Perhimpunan Tionghoa, Jokowi Contohkan Cerita Lurah Susan soal Ketegasan

Kompas.com - 27/06/2014, 06:24 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, mengangkat lagi cerita soal Lurah Susan sebagai contoh ketegasan. Kali ini, dia menceritakannya di depan para tamu acara Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).

"Inget enggak Lurah Susan Lenteng Agung? Saya didemo empat kali. Saya bilang gini ke yang demo, 'Ibu-ibu ini wewenang saya ya, jangan ikut campur'," ujar Jokowi, Kamis (26/6/2014) malam. Lurah Susan sempat ditolak warga Lenteng Agung saat lolos lelang jabatan dan ditempatkan di wilayah di Jakarta Selatan tersebut.

Kasus Lurah Susan tersebut terjadi pada masa awal Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menggulirkan sistem lelang jabatan untuk pengisian jabatan pemerintahan. Jokowi menegaskan dia tak akan menempatkan seseorang terkait urusan pekerjaan berdasarkan suku atau agama.

Menurut Jokowi, ketegasannya pada akhirnya membuat Lurah Susan sampai sekarang masih menjabat di Lenteng Agung. "Saya keras saat itu. Saya tidak utak-atik itu lagi. Sampai detik ini tidak ada masalah. Ini soal ketegasan," ujar dia.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan pula bahwa Indonesia berdiri bukan karena ras, suku, dan agama, melainkan karena cita-cita rakyatnya yang ingin hidup rukun, sentosa, adil dan makmur. Karenanya, kata dia, dia pun berani mencalonkan diri dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta pada 2012 berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama dan mempertahankan Lurah Susan.

"Saya ingin buktikan masyarakat sekarang ini sudah dewasa, tidak masalahkan dari ras apa dari suku apa. Ini sudah terbukti. Yang terpenting bisa menyelesaikan masalah-masalah rakyat," kata Jokowi. Basuki adalah Tionghoa dan Lurah Susan adalah umat Nasrani.

Acara pada Kamis malam ini dihadiri sekitar 2.000 warga Tionghoa. Acara dijadwalkan berlangsung pada pukul 20.00 WIB tetapi molor menjadi pukul 21.00 WIB karena menunggu kedatangan Jokowi. Dalam acara ini dia datang seorang diri tanpa didampingi Jusuf Kalla, calon wakil presidennya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com