Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Bocor Jadi "Menu" Makan Siang Prabowo dan Pimpinan KPK

Kompas.com - 25/06/2014, 19:18 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pembahasan mengenai bocornya potensi penerimaan negara sampai juga ke meja makan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Obrolan mengenai hilangnya potensi penerimaan negara ini muncul dalam jamuan makan siang bersama antara pimpinan KPK dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sekitar pukul 11.50 WIB, Prabowo dan Hatta selesai mengikuti proses verifikasi laporan harta kekayaan mereka di Gedung KPK. "Mereka masuk sekitar pukul 09.30 WIB, lalu makan siang pukul 11.50 WIB," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Keduanya lalu makan bersama di satu meja bundar dengan Ketua KPK Abraham Samad dan tiga Wakil Ketua KPK, yakni Bambang Widjojanto, Adnan Pandupraja, dan Zulkarnain. Hadir pula dalam acara makan siang tersebut anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta dan petinggi KPK lainnya.

Hidangan yang disajikan siang itu bisa disebut sederhana. Baik Prabowo-Hatta maupun pimpinan KPK menyantap nasi kotak yang berisi sepotong ayam, kerupuk, sayur, serta sebuah pisang. Perbincangan di meja makan pun berlangsung cair.

Entah bagaimana mulanya, Abraham mencoba meluruskan kepada Prabowo soal ucapannya mengenai potensi hilangnya pendapatan negara. Pernyataan Abraham ini pernah dikutip Prabowo saat dia tampil dalam acara debat calon presiden beberapa waktu lalu. Ketika itu, Prabowo menyebutkan ada kebocoran pendapatan negara sekitar Rp 7.200 triliun.

Dia mengaku mengutip angka Rp 7.200 triliun tersebut dari pernyataaan Abraham. Sementara menurut Abraham, dana Rp 7.200 triliun itu bukan kebocoran pendapatan negara, melainkan angka potensi pendapatan negara yang hilang karena penerapan sistem pengelolaan sumber daya alam pada saat ini.

Dalam acara makan bersama siang ini, Prabowo pun mengaku satu maksud dengan Abraham terkait angka Rp 7.200 triliun tersebut.

Selesai makan siang, Prabowo-Hatta sempat berfoto bersama dengan pimpinan KPK. Keduanya lalu keluar dari Gedung KPK untuk berbicara di hadapan para wartawan. Saat tampil di hadapan wartawan, Prabowo-Hatta tampak didampingi Abraham, Zulkarnain, dan Adnan Pandupraja.

Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa proses verifikasi laporan harta kekayaannya berjalan lancar.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua KPK dengan semua komisionernya yang telah melakukan verifikasi dengan sangat lancar, sangat baik, sangat ramah, sangat teliti, dicek semuanya, ada koreksi, dan akhirnya juga dikasih makan siang," katanya.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengaku terkejut dengan langkah KPK yang telah mengirimkan tim untuk mengecek langsung kondisi rumahnya di Hambalang, Bogor. Dia lantas mengapresiasi kerja KPK.

"Jadi rupanya pekerjaan KPK lumayan," ucapnya.

Prabowo dan Hatta lalu berjanji akan memperkuat KPK dan lembaga penegak hukum lainnya jika mereka terpilih nanti. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui ada bagian dari laporan harta kekayaannya yang dikoreksi KPK. Ada perbedaan nilai aset yang dilaporkan Prabowo Subianto dan wakilnya, Hatta Rajasa, dengan data yang dimiliki KPK.

"Tanah yang saya beli beberapa tahun lalu sekarang nilainya sudah naik," kata Prabowo.

Hatta menambahkan, koreksi yang dilakukan KPK terhadap laporan harta kekayaannya berkaitan dengan perbedaan nilai aset yang dilaporkan. Misalnya, kata Hatta, terkait dengan aset berupa benda seni perolehan 1999 yang nilainya kini sudah berubah.

"Koreksi lebih pada nilai yang sejak 1999 nilainya sama terus, seperti misalkan benda-benda seni, itu dikoreksi, bukan penambahan harta, tapi perubahan nilai," ujar Hatta.

Mengenai total nilai asetnya, Prabowo enggan mengungkapkan kepada publik. Keduanya mengatakan bahwa keseluruhan nilai aset masing-masing yang telah diverifikasi KPK ini akan diumumkan di Komisi Pemilihan Umum pada saatnya nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com