Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disayangkan, Jokowi Tak Paham Persoalan Laut China Selatan

Kompas.com - 22/06/2014, 23:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan penasihat tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Akbar Tandjung, menilai calon presiden Joko Widodo kurang memahami persoalan konflik di Laut China Selatan. Akbar mengatakan Indonesia juga punya kepentingan dengan penyelesaian konflik tersebut.

"Ya maaf, mungkin Jokowi tidak begitu menguasai banyak isu nasional terkait persoalan luar negeri. Ketahanan misalnya. Soal Laut China Selatan dia tidak paham betul, padahal itu kan perebutan kepentingan beberapa negara (atas) sumber daya alam di situ," kata Akbar usai menghadiri debat ketiga antar-kandidat capres, di Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Akbar menyayangkan sikap Jokowi yang seolah tidak menganggap persoalan di Laut China Selatan sebagai persoalan serius. Jokowi, menurutnya, terlalu berbaik sangka atas kasus tersebut.

Padahal, kata Akbar, ada kepentingan nasional yang cukup besar di Laut China Selatan. "Kalau soal kepentingan, (kita) membutuhkan kemampuan yang tinggi dan diplomasi. Kalau tidak bisa, bisa terjadi konflik yang tajam di sana," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut China Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret pusaran masalah internasioal tanpa memberikan solusi yang jelas.

Jokowi menyampaikan pandangannya itu sebagai jawaban atas lontaran pertanyaan dari Prabowo. Menurut Jokowi, Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antar-negara-negara ASEAN terkait kawasan perairan tersebut.

"Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" papar Jokowi.

Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo sempat berupaya memperdalam pertanyaan dengan menambahkan informasi bahwa ada wilayah Indonesia yang turut diklaim dalam sengketa tersebut. Namun, Jokowi tetap menyatakan Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu. "Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com