Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Tak Pernah Perintahkan Prabowo Lakukan Penculikan

Kompas.com - 19/06/2014, 14:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, Kamis (19/6/2014) di Jakarta, menjelaskan latar belakang kasus penculikan tahun 1998 yang melibatkan sejumlah oknum perwira Kopassus.

Ia menegaskan bahwa aksi penculikan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa saat itu dilakukan atas insiatif pribadi Prabowo Subianto, bukan atas perintah atasan dalam hal ini Panglima ABRI.

Wiranto mengatakan, kasus penculikan oleh oknum Kopassus Angkatan Darat dilakukan pada medio Desember 1997 sampai Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, panglima ABRI masih Jenderal Purn (Alm) Feisal Tanjung.

Sementara itu, saat kasus tersebut mulai dibongkar dan diusut pada 7 Maret 1998, Wiranto telah menggantikan posisi sebagai Panglima ABRI.

"Kasus itu terjadi di bawah panglima lama, sementara saat pengusutan dilakukan panglima baru," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, saat pengusutan dimulai, ia berkoordinasi dengan Feisal Tanjung. Pertanyaan yang dilontarkan saat itu adalah memastikan kepada Feisal Tanjung apakah ia pernah memerintahkan untuk menculik aktivis atau melakukan aksi represi.

"Dia mengatakan tidak betul. Tidak pernah. Saya pun mengatakan tidak pernah memerintahkan," lanjut Wiranto.

Wiranto menyatakan, ia melanjutkan kebijakan ABRI saat itu bahwa cara yang digunakan untuk menghadapi mahasiswa, aktivis, dan demonstran adalah dengan dialog dan cara-cara komunikatif, bukan cara represif. Cara-cara kekerasan atau represif dilakukan apabila terpaksa dan betul-betul atas perintah komando.

"Dengan demikian, tidak ada kebijakan yang ekstrem dari pimpinan TNI/ABRI saat itu untuk memerintahkan penculikan. Saat saya dialog dengan Prabowo, kenapa melakukan itu, maka saya yakin itu dilakukan atas inisiatif sendiri atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu," ujar Wiranto.

Penjelasan bahwa penculikan aktivits dilakukan atas inisiatif Prabowo sebenarnya sudah diungkapkan dalam surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sebagai pertimbangan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas keprajuritan.

Wiranto menggelar konferensi pers untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari masyarakat terkait diskusi dalam debat calon presiden dan wakil presiden putaran pertama. Dalam debat tersebut, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kegiatan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan bagian dari tugas membela negara. Selanjutnya, penilaian bisa ditanyakan kepada atasannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com