KPK Pertimbangkan Laporkan Ketua Progress 98 ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan untuk melaporkan Ketua Progress 98 Faizal Assegaf kepada Kepolisian. Hal itu terkait pengakuan Faizal yang mendengar rekaman sadapan pembicaraan antara Jaksa Agung Basrief Arief dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Saya mengusulkan untuk melaporkan ke penegak hukum," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Kamis (19/4/2014).

Bambang mengatakan, hingga saat ini belum ada rapat pimpinan untuk menyikapi tuduhan Faizal itu. Sebelumnya, Bambang menilai tidak logis jika ada rekaman pembicaraan atau transkrip yang dibocorkan oleh KPK. Dia mengatakan, sistem penyadapan secara sah yang dimiliki KPK menjamin akuntabilitas proses penyadapan yang dilakukan KPK selama ini.

Menurut Bambang, isu mengenai adanya petinggi KPK yang membocorkan transkrip rekaman tersebut dimunculkan orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga dianggapnya sebagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitas KPK dan menarik-narik penegakan hukum yang dilakukan KPK ke ranah politik.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita/Kompas.com Selebaran yang dibagikan Ketua Progress 98 Faizal Assegaf

Bambang mengatakan, sistem di KPK tidak memungkinkan ada rekaman yang bisa beredar keluar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia juga membantah pernyataan Faizal yang mengaku memperoleh transkrip rekaman dari orang suruhan Bambang.

Menurut Bambang, selama menjadi pimpinan KPK, dia tidak pernah mengenal Faizal, apalagi berhubungan, atau menyuruh seseorang berhubungan dengan pria yang mengaku aktivis 1998 tersebut.

Sebelumnya, Faizal mengaku mendengar rekaman sadapan percakapan yang berisi permintaan Megawati kepada Basrief agar tidak menyeret calon presiden Jokowi ke dalam kasus dugaan korupsi transjakarta.

Ia mengaku rekaman itu diperdengarkan oleh utusan Bambang ketika mendatangi Gedung KPK pada 6 Juni 2014. Faizal mengaku mendatangi KPK untuk meminta kejelasan mengenai laporan dugaan gratifikasi Jokowi atas tiga rekening sumbangan yang dibukanya.

Namun, kata dia, orang yang mengaku utusan Bambang malah memperdengarkan rekaman sadapan. Namun, Faizal tak bisa membuktikan soal rekaman suara. Kepada wartawan, ia hanya membagi-bagikan selebaran yang isinya diklaim sebagai transkrip rekaman.

Faizal pernah melaporkan Jokowi ke KPK pada awal Mei 2014. Ketika itu, dia menilai Jokowi menerima gratifikasi karena menggalang sumbangan dari masyarakat untuk biaya pencalonan diri sebagai presiden.

KPK menyatakan bahwa sumbangan dana yang diterima Jokowi dari masyarakat tersebut bukan termasuk gratifikasi. Menurut Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, seorang capres atau cawapres boleh menerima sumbangan dari masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.