Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cyrus: Survei LSN Punya Mahfud MD

Kompas.com - 13/06/2014, 09:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat balas menuding Mahfud MD, Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut Hasan, survei terakhir Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dibanding pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah pesanan khusus dari Mahfud.

Dalam survei yang dirilis LSN, Kamis (12/6/2014) siang, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 46,3 persen, mengungguli pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang hanya mendapat 38,8 persen. Responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 14,9 persen.

"Dulu tahun 2009, sepertinya LSN itu punyanya Pak Prabowo. Tapi kali ini LSN sepertinya sudah jadi miliknya Pak Mahfud MD. Jadi wajarlah kalau hasilnya seperti itu. Tidak usah terlalu dianggap serius," kata Hasan melalui siaran pers, Kamis (12/6/2014) malam.

Ada beberapa hal yang mendasari kecurigaan Hasan, misalnya, tidak transparannya hasil perolehan suara yang didapat di setiap provinsi. "Pertama dia ngakunya survei di 33 provinsi, tapi kok yang diumumkan cuma delapan provinsi? Yang 33 provinsi kok tidak diumumkan?" ujarnya.

Selanjutnya, Hasan juga mengungkit rekam jejak lembaga survei pimpinan Gema Nusantara itu. Dari rekam jejaknya saja, menurut dia, sudah terlihat survei ini tak akurat dan cenderung berpihak pada Partai Gerindra.

"Lima tahun lalu, April 2009, LSN bilang Gerindra bakal jadi partai nomor tiga dengan angka 15,6 persen. Tapi ternyata hasil pemilunya cuma sepertiganya," ujar dia.

Sebelumnya, Mahfud menuding survei Cyrus Network adalah milik Jokowi. Komentar Mahfud itu terkait hasil rilis survei Cyrus, Selasa (10/6/2014), yang menunjukkan Jokowi-JK masih unggul dengan mendapat 53,6 persen suara. Sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 41,1 persen. (baca: Mahfud: Cyrus Punya Jokowi sejak Dulu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com