Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono: Saya Terjebak Masuk Pemerintahan

Kompas.com - 11/06/2014, 17:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono mendapat banyak pertanyaan dari sejumlah pengajar muda yang ikut dalam program Indonesia Mengajar di Kantor Wakil Presiden, Rabu (11/6/2014). Salah satu pengajar muda bertanya soal perjalanan hidup Boediono hingga akhirnya memutuskan maju sebagai orang nomor dua di negeri ini. Boediono mengaku tak pernah merencanakan hidupnya berada dalam pemerintahan.

Dia bahkan menyebut, takdir hidupnya di pemerintahan itu bermula karena "terjebak". Mengawali perbincangan santai itu, Boediono bercerita tentang masa mudanya selepas lulus kuliah. Ketika itu, ia mengaku tak memiliki cita-cita apa pun. Dia hanya mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke Australia.

"Dalam proses pembelajaran di Australia, saya lihat, jadi dosen bagus juga yah. Saya dulu tidak tahu ekonomi itu apa. Saya masuk ya masuk saja. Lama-lama saya enjoy dan saya mendapat kesimpulan bahwa kehidupan di akademik bagus," kata pria lulusan Western University Australia dan Monash University itu.

Selepas dari Australia, guru besar bidang ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjadi dosen pada tahun 1960-an. Selama menjadi dosen, Boediono juga aktif melakukan penelitian. Setelah lama berada di dunia akademis, Boediono mengaku mendapat tawaran menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 1998.

Awalnya, ia berpikir jabatan itu hanya akan diembannya selama lima tahun. Dia pun berencana kembali mengajar di UGM selepas dari Bappenas.

"Ternyata, setelah beberapa tahun, saya terperangkap di pemerintahan, dan saya juga suka rela masuk perangkap. Lalu terus bergulir sampai sekarang. Saya juga tidak pernah mikir diajak cawapres oleh SBY. Ternyata banyak politiknya di sini. Ya sudah, saya jalani," kata Boediono.

Oleh karena itu, Boediono mendoakan para pengajar muda bisa terus muncul setiap tahunnya. Menurut dia, program Indonesia Mengajar adalah program yang baik untuk menjangkau masyarakat di wilayah terluar mendapat akses pendidikan. Dia berharap agar program ini tetap dikelola swasta.

"Saya harap program ini tidak diambil oleh pemerintah, tetaplah dikelola swasta. Jangan masuk APBN, nanti bakal ruwet. Saya tahu APBN ruwet, tetapi dukungan dari APBD masih dibutuhkan. Saya lihat programnya sangat bagus. Program yang menjangkau penduduk kita," tutur Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com