Budi Mulya Sesalkan Laporan Boediono ke JK soal Century

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya, menyesalkan laporan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia mengenai Bank Century kepada Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla (JK). Budi menyesalkan pernyataan Boediono yang mengatakan kasus dana talangan (bail out) Bank Century karena adanya kriminaliasi oleh pemilik bank, yaitu Robert Tantular.

"Saya menyesali ungkapan Boediono sebagai pemimpin waktu beliau lapor ke Pak JK, ada kriminalisasi pemilik. Beliau tidak memahami impact-nya (dampak) pada kami," kata Budi saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Menurut Budi, langkah terhadap Bank Century saat itu untuk mencegah krisis ekonomi kembali terulang seperti tahun 1997-1998.

Dalam persidangan sebelumnya, Kalla mengaku pernah mempertanyakan alasan pengucuran bail out Rp 6,7 triliun untuk Bank Century kepada Boediono yang saat ini menjabat Wakil Presiden RI itu.

Menurut Kalla, saat itu Boediono tak menyebut bail out Bank Century karena krisis ekonomi, melainkan karena uang diambil oleh pemiliknya sendiri. Kalla pun saat itu menyatakan bahwa kasus Bank Century merupakan perampokan bank atau kejahatan perbankan.

Akhirnya, saat itu Kalla memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert. Kalla sendiri mengaku baru dilaporkan soal bail out Bank Century pada 25 November 2008 atau empat hari setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Adapun penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diputuskan melalui rapat KSSK pada 21 November 2008 dini hari. Rapat itu dihadiri Sri Mulyani, Boediono, dan Sekretaris KSSK Raden Pardede.

Dalam persidangan sebelumnya, Sri Mulyani mengaku hanya diberi waktu 4,5 jam oleh BI untuk memutuskan menyelamatkan Bank Century atau menutup bank itu. Kemudian, penyetoran dana penyertaan modal sementara (PMS) atau dikenal dengan bail out dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 24 November 2008.

Hingga tanggal 24 Juli 2009, PMS yang diberikan seluruhnya mencapai Rp 6,762 triliun. Jumlah PMS yang diberikan pun meningkat tajam dari yang semula hanya Rp 632 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.