Pimpinan Komisi I: Babinsa Tak Bertugas Catat Preferensi Memilih Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin menilai aktivitas bintara pembina desa (Babinsa) yang mencatat preferensi pilihan masyarakat adalah sebuah tindakan yang tidak lazim. Menurut dia, Babinsa hanya bisa mencatat data demografi dan geografis masyarakat, tidak mencatat preferensi memilih dalam pemilihan presiden.

"Nggak ada. Itu bukan kerja Babinsa. Ada fungsi Babinsa itu untuk mengecek situasi geografi dan demograf untuk pertahanan. Tapi bukan sekarang saatnya, dan tidak setiap saat," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Hasanuddin menilai tindakan yang dilakukan Babinsa di Jakarta Utara itu cukup mencurigakan. Pasalnya, Babinsa juga ikut mengarahkan pilihan warga terkait pemilihan presiden mendatang.

Menurut mantan Sekretaris Militer itu, aktivitas Babinsa ini digerakkan oleh dua faktor. "Pertama, bisa jadi ada sebagian anggota TNI pada level tertentu tidak jujur dan memihak. Atau bisa jadi, mereka yang door to door itu disusupi, Babinsa dikasih duit. Babinsa kan manusia juga," kata Hasanuddin.

Politisi PDI Perjuangan itu tidak mau berspekulasi apakah peristiwa pengerahan Babinsa ini akan membawa keuntungan bagi partainya atau tidak. Dia hanya mendesak agar Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman menindak dan menghukum anggotanya yang bersikap tidak netral.

Seperti diberitakan, menjelang pemilu presiden, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku Babinsa. Masalahnya, dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jenderal TNI Budiman sudah memerintahkan jajarannya untuk mengusut kasus itu. Pihak TNI AD berjanji akan menyampaikan kepada publik perkembangan penelusuran tim internal yang juga melibatkan Polisi Militer.