Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hati-hati, Kampanye Hitam di Media Sosial Bisa Jadi Bumerang

Kompas.com - 03/06/2014, 18:59 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat media sosial, Nukman Luthfie, mengatakan, media sosial menjadi tempat yang rawan penyebaran kampanye hitam. Mereka yang ingin melakukan hal ini diminta untuk berpikir dua kali karena tak sulit melacak siapa yang berada di balik penyebaran kampanye hitam tersebut.

"Yang menyebarkan tidak sadar hal semacam itu mudah dilacak. Asli atau tidak, bisa dilacak. Siapa yang membuat pertama kali, bisa dilacak. Kalau mau black campaign di media sosial, risikonya besar bagi yang membuat," kata Nukman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/6/2014).

Nukman menanggapi tersebarnya surat palsu yang mengatasnamakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang kini maju sebagai calon presiden, Joko Widodo. Tim Jokowi menduga, yang berada di balik penyebaran surat palsu itu adalah Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jakarta Selatan Edgar Jonathan. Tidar merupakan salah satu organisasi sayap Gerindra. Edgar pun dilaporkan ke polisi atas tindakan yang dilakukannya.

"Semua yang ada di media sosial mudah dilacak. Yang membuat surat palsu Jokowi itu ketahuan. Yang bikin salah satu organisasi Gerindra. Kan malu sendiri," kata Nukman.
 
Ia menduga, jika Edgar benar melakukan itu, maka kemungkinan hal tersebut bukan bagian dari strategi tim kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tim pemenangan, kata dia, pasti akan berpikir panjang untuk menyerang lawan dengan kampanye hitam.

"Bisa jadi itu bukan instruksinya Gerindra, melainkan para simpatisannya terlalu semangat membela capresnya. Mereka ini yang tidak tahu-menahu kemudian inisiatif sendiri fitnah ke mana-mana," ujarnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi melaporkan Edgar ke Badan Reserse Kriminal Polri, Senin (2/6/2014), karena diduga menjadi dalang tersebarnya gambar surat atas nama Jokowi yang ditujukan kepada Jaksa Agung tertanggal 14 Mei 2014. Dalam surat tersebut, Jokowi mengajukan permohonan penangguhan proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan transjakarta tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga pemilu presiden selesai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com