JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen buruh dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Mereka ingin mengawal perjalanan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, untuk mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Elemen buruh pendukung Prabowo-Hatta itu melipui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Adapun ormas yang hadir salah satunya berasal dari Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Selain itu, turut hadir sejumlah simpatisan parpol koalisi, di antaranya dari Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra.
"Ini kontrak politik. Kita kawal dan antarkan Prabowo ambil nomor urut," kata Koordinator KSPI Marmin Hartono di Bundaran HI.
Marmin menambahkan telah berkoordinasi dengan seluruh perwakilan KSPI di 20 provinsi untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Pemilu Presiden 2014. Menurutnya, Prabowo-Hatta merupakan pasangan capres-cawapres yang mampu mewakili aspirasi buruh.
"Inilah kebijakan politik KSPI. Indonesia membutuhkan pemimpin yang amanah, cerdas. Kita sudah sosialiasi didaerah. Kawan-kawan di daerah siap," ujarnya.
Pada saat peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2014 lalu, Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan dukungan kepada Prabowo. Dukungan itu disampaikan karena Prabowo menyetujui 10 tuntutan buruh. Tuntutan tersebut kini menjadi kontrak politik antara buruh dan Prabowo, yakni:
1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan Revisi KHL menjadi 84 item
2. Tolak penangguhan upah minimum
3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015
4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut Permenkes 69/2013 tentang tarif, serta ganti INA CBG's dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
5. Hapus outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja outsourcing
6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004
7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan
8. Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 juta per orang per bulan dari APBN untuk guru honorer
9. Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh
10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
