Saatnya Mengkritisi Visi-Misi Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum telah mengunggah visi, misi, dan program para calon presiden-calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, di laman www.kpu.go.id. Kini, saatnya bagi publik untuk melihatnya secara kritis.

Visi, misi, dan program aksi Jokowi-JK setebal 42 halaman diberi judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian". Prabowo-Hatta mengirim visi, misi, dan program sebanyak 9 halaman.

Visi misi Jokowi-JK dipaparkan dalam 12 agenda strategis bidang politik, 16 agenda strategis bidang ekonomi, serta 3 agenda strategis bidang kepribadian dan budaya. Dari 31 agenda strategis itu diperas menjadi 9 agenda prioritas, Nawa Cita.

Pasangan Prabowo-Hatta menurunkan visi misi dalam Delapan Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia.

Kedua pasangan juga sudah detail menyampaikan program kerja masing-masing dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, lingkungan hidup, birokrasi dan pemerintahan, hingga energi. Namun, masih sedikit kalangan yang mengakses visi-misi itu karena minim sosialisasi.

Hatta

Kemarin, Hatta juga menjelaskan pentingnya kemandirian bangsa menjadi salah satu elemen penting. Indonesia pun harus bisa sejajar dengan bangsa lain, berdaya saing tinggi, dan memiliki sumber daya manusia yang unggul.

”Visi dan misi kami ini sejalan dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,” ujar Hatta, di Rumah Polonia, kemarin.

Hatta pun menekankan pentingnya keadilan serta pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut dia, setiap orang berlatar belakang suku, agama, dan ras apa pun harus memiliki akses sama ke sumber kemakmuran. ”Tidak boleh ada diskriminasi,” ujar dia.

Hal lain yang menjadi misi utama Prabowo-Hatta adalah mendorong penuntasan infrastruktur dasar, seperti air bersih, kesehatan, dan pendidikan dasar. ”Ini pun sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang bahwa pada 2019, infrastruktur dasar harus tuntas,” kata Hatta.
Jokowi

Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, menilai, manajemen distribusi logistik perlu dibenahi, terutama terkait dengan infrastruktur dan transportasi laut. Tingginya biaya angkut logistik membuat disparitas harga antara Pulau Jawa dan pulau lain begitu lebar.

”Saya beri contoh, harga semen di Jawa hanya Rp 50.000 (per zak), tetapi di Papua bisa di atas Rp 1 juta. Ini karena ada kesenjangan di dalam pembangunan infrastruktur,” ujar Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi memberikan gambaran lain. Kapal untuk mengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur ke DKI Jakarta hanya dapat mengangkut 200-300 sapi, sedangkan kapal dari Australia ke Jakarta mampu mengangkut 30.000 sapi. Karena itu, kata Jokowi, perlu ada tol laut untuk mengatasi masalah tersebut.

Tol laut yang dimaksud Jokowi adalah kelancaran distribusi logistik dengan membangun pelabuhan yang dapat dimasuki kapal-kapal bermuatan besar (deep sea port) di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

”Kenapa perlu tol laut karena negara kita ini negara kelautan sehingga harga di semua pulau itu sama. Ini rasa keadilan, lho,” tutur Jokowi.