Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Capres Susah, Cawapres Tak Cocok, Aburizal Serba Salah

Kompas.com - 14/05/2014, 19:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Pusat Data Bersatu, Agus Herta, menilai, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dalam posisi serba salah. Jika ngotot tetap mencalonkan diri sebagai presiden, modal elektabilitasnya tak cukup kuat untuk bersaing dengan dua kandidat lainnya, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sementara itu, jika menjadi calon wakil presiden, sosok Ical dinilainya tak cocok.

"Terlalu sulit untuk Ical menjadi capres. Ini menjadi simalakama bagi Ical karena dia juga enggak cocok menjadi cawapres," kata Agus, di Jakarta, Rabu (14/5/2014) siang.

Agus menilai, faktor itu yang membuat Partai Golkar sulit mendapatkan rekan koalisi meskipun suara di pemilu legislatif lalu cukup besar. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum, Golkar mendapatkan 14,75 persen suara.

"Golkar mendapatkan suara tinggi, tapi suara Ical itu jauh di bawah Golkar sehingga orang kalau mau berpasangan sama Ical, bukan menambah suara malah mengurangi suara," ujarnya.

Hingga saat ini, Golkar belum mendapatkan satu pun rekan partai untuk berkoalisi menghadapi pilpres mendatang. Padahal, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra sudah berhasil menggalang dukungan parpol kecil dan menengah.

Agus menilai, sebaiknya Golkar merapat ke salah satu poros tersebut dengan mengusung tokoh lain sebagai cawapres. Manuver Golkar mendekati PDI-P, menurut Agus, pilihan sikap yang tepat.

"Tapi, jangan mengusung Ical, yang paling realistis adalah mengusung tokoh lain jadi cawapres. Di internal Golkar juga pencalonan itu mulai tumbuh, ada Luhut Panjaitan, Jusuf Kalla, dan Akbar Tandjung," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com