Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Elektabilitas Jokowi-JK Lebih Tinggi daripada Prabowo-Hatta

Kompas.com - 13/05/2014, 15:27 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo, dan politikus Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, lebih tinggi jika dibandingkan bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, jika dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada akhir bulan lalu.

"Jokowi jika dipasangkan dengan Jusuf Kalla memiliki persentase tertinggi," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).

Burhanuddin mengatakan, pada saat responden disodorkan dua pasangan nama capres dan cawapres, yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, elektabilitas Jokowi-Jusuf Kalla sebesar 51,0 persen, sedangkan Prabowo-Hatta sebesar 32,4 persen. Sisanya sebanyak 16,6 persen menjawab tidak tahu.

Ketika responden dimintai tanggapan tentang duet Jokowi-JK dan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie berpasangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Jokowi-JK mendapat 60,2 persen, sedangkan Aburizal-Wiranto sebesar 18,8 persen. Sebanyak 20,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Ketika ketiga pasangan itu ditawarkan kepada responden, Jokowi-JK tetap memperoleh persentase tertinggi, yakni 44,2 persen. Adapun Prabowo-Hatta mendapatkan 29,0 persen suara responden dan Aburizal-Wiranto mendapat 12,2 persen suara responden. Sebanyak 14,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Burhanuddin mengatakan bahwa figur cawapres cukup berpengaruh. Namun, figur capres tetap menjadi faktor kunci dalam meraup dukungan. Burhanuddin juga melihat bahwa Jokowi masih mendapat dukungan terbesar dibanding kandidat yang lain. Namun, kata dia, dalam satu bulan terakhir, selisih dukungan antara Jokowi dengan pesaing terkuat, Prabowo, semakin kecil.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan jumlah sampel 1.220 orang. Margin of error plus-minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 20-26 April 2014. Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) dan Australian National University (ANU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com