Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Kampanye Hitam Ditindak

Kompas.com - 08/05/2014, 18:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Eva Kusuma Sundari, meminta Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, hingga Kepolisian bertindak menyikapi kampanye hitam yang terus-menerus menyerang partainya. Dia menilai kampanye hitam yang ada saat ini sudah keterlaluan.

"Para pelaksana pemilu, KPU, Bawaslu, dan polisi kami minta sensitif dengan isu kampanye hitam ini karena ini akan merusak sistem dan kualitas demokrasi di pilpres kita,” kata Eva di Media Centre JKW4P, Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Anggota DPR RI itu mengatakan, partainya juga sempat emosi melihat kampanye hitam yang dilakukan dengan membabi buta. Namun, menurutnya, PDI-P enggan menanggapi kampanye hitam itu dengan serangan-serangan balasan. Oleh karena itu, semuanya dia serahkan kepada pihak yang berwenang.

"Tren kampanye hitam makin tidak masuk akal. Berikutnya juga SARA, ini keturunan Tiongkok, Yahudi, dan Syiah, makin keterlaluan. Kita tidak mau ikut-ikutan gila seperti itu," ujarnya.

Dengan turun tangannya KPU, Bawaslu dan polisi, Eva berharap kampanye hitam bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan begitu, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang akan berjalan dengan aman dan damai.

"Kualitas demokrasi pilpres sudah terancam. Ini sudah irasional, pembodohan, mobilisasi kebencian dengan isu SARA dan isu tidak berbobot lainnya," kata Eva.

Sebelumnya, beredar gambar ucapan duka cita untuk bakal calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo. Gambar yang mencantumkan nama Ir Herbertus Joko Widodo dibuat serupa iklan pengumuman kematian yang sering dimuat di surat kabar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com