Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Banyak yang Ingin Beli Teknologi Pengembangan TNI AD

Kompas.com - 29/04/2014, 17:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI AD Jenderal Budiman menyatakan, banyak negara asing yang sebetulnya ingin membeli teknologi yang saat ini tengah dikembangkan TNI AD. Namun, ia enggan memperjualbelikannya karena saat ini teknologi tersebut masih dalam tahap pengembangan.

"Negara-negara di kawasan ASEAN, misalnya, ingin membeli salah satu produk kita," kata Budiman di sela-sela peluncuran kapal motor cepat (KMC) Komando di Pantai ABC Ancol, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Ia mengatakan, salah satu teknologi yang diincar negara lain adalah radio very high frequency (VHF) produk PT CMI Teknologi. Radio tersebut merupakan hasil pengembangan kerja sama antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat (Dithubad) dan Universitas Surya. "Nanti saja kalau sudah selesai proses pengembangannya," ujarnya.

Menurut Budiman, sebetulnya produk kedirgantaraan yang dari Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Selain radio, ia mencontohkan, panser Anoa dan seragam tentara produksi dalam negeri juga diminati oleh negara asing.

Tahun ini TNI AD menggandeng Universitas Surya untuk mengembangkan 15 teknologi yang dapat mendukung kegiatan operasi personel di lapangan. Pengembangan teknologi tersebut bertujuan memperkuat sistem alat utama sistem persenjataan Indonesia sekaligus meminimalisir pengeluaran negara untuk membeli produk luar negeri. Untuk melakukan 15 riset teknologi tersebut, dibutuhkan biaya sebesar Rp 31 miliar.

Pengembangan teknologi itu antara lain digunakan untuk pembuatan gyrocopter, nano satelit, OpenBTS (base transceiver station), mesh networking communication system, radio VHF, dan battle management system (BMS). TNI AD juga merancang teknologi konversi bahan bakar minyak ke gas, simulasi modifikasi mobil tempur antipanas, simulasi senjata api antipanas, energi mandiri, global positioning system (GPS) tracking system dengan automatic package reporting system, multirotor, flapping wing air vehicle, pesawat drone atau unmanned aerial vehicle, simulasi menembak dengan laser gun, serta integrated optronics defence system.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com