Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batal Jadi Capres PKB, Rhoma Irama Diminta Realistis

Kompas.com - 27/04/2014, 16:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta "Raja Dangdut" Rhoma Irama untuk bersikap realistis. Hal ini menyusul batalnya Rhoma maju sebagai bakal calon presiden dari PKB. Demikian disampaikan Ketua DPP PKB Marwan Jafar saat dihubungi, Minggu (27/4/2014).

"Lebih baik Rhoma Irama saat ini bersikap realistis dan jangan terbawa arus isu yang aneh-aneh," ujar Marwan.

Menurut Marwan, Rhoma bukanlah faktor utama yang mendongkrak suara PKB hingga mencapai lima besar dalam pemilu legislatif berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Marwan menyebutkan, setidaknya ada tiga faktor utama pendongkrak suara partainya.

"Yang pertama adalah NU effect, mesin partai yang berjalan dengan disiplin dan aktif, terakhir adalah faktor Ketua Umum Cak Imin (Muhaimin Iskandar) yang bisa mengorganisasikan semuanya hingga bisa mengangkat PKB," kata anggota Komisi V DPR.

Dia berharap agar semua pendukung Rhoma tidak terlalu mempersoalkan batalnya PKB mengusung Rhoma jadi capres. Sejak awal, PKB sudah menyatakan Rhoma akan diajukan sebagai capres jika lolos presidential threshold.

"Hasilnya kan ternyata enggak sampai dan kami harus koalisi. Jadi kami tidak mengusung calon presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Rhoma Irama melalui pendukungnya yang tergabung dalam Riforri (Rhoma Irama For Republik Indonesia) mengancam menarik dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Riforri menyampaikan tiga poin yang harus dipenuhi PKB agar Rhoma tidak menarik dukungannya. Pertama, Rhoma akan menarik dukungan bila PKB tidak konsekuen dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama untuk mencapreskan Haji Rhoma Irama pada 2014.

Rhoma juga minta dilibatkan dalam menjalin koalisi dengan partai mana pun. Jika tidak, maka penyanyi dangdut ini tetap akan mencabut dukungan kepada PKB. Rhoma juga menyatakan akan berjuang untuk umat Islam dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kesempatan itu, Rhoma berhalangan hadir pada jumpa pers tersebut. Tim sukses menyatakan akan menunggu ketegasan PKB dalam waktu dua minggu. Jika nama Rhoma tidak terdaftar sebagai capres dari PKB tanpa diskusi sebelumnya, maka Rhoma akan menarik dukungannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com