Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Waktu yang Tepat Partai Islam-Nasionalis Bersatu

Kompas.com - 19/04/2014, 11:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingginya akumulasi perkiraan perolehan suara partai berbasis massa Islam dalam pemilu legislatif dianggap menjadi modal penting untuk dapat memajukan calon sendiri pada Pemilu Presiden 2014.

Perkiraan perolehan suara itu disebut sebagai momentum yang tak boleh dilepaskan bila alasan mengusung pasangan calon sendiri itu adalah memenangkan pilpres untuk kepemimpinan yang amanah.

"Perolehan suaranya tinggi, tertinggi sejak 1999, maka harus dijadikan momentum. Kenapa kita nggak berkumpul, membicarakan sesuatu," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Hari Wibowo, dalam diskusi politik di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Dradjad mengatakan, pertimbangan soal momentum tersebut menjadi salah satu pendorong semua perwakilan partai berbasis massa Islam untuk menggelar pertemuan tertutup di Cikini pada Kamis (17/4/2014) malam.

Menurut Dradjad, pertemuan itu bertujuan merespons aspirasi dari ormas Islam agar partai berbasis massa Islam mengusung calon sendiri pada Pilpres 2014.

Semua partai berbasis massa Islam diminta bersatu, bergabung dengan partai-partai nasionalis untuk membangun koalisi demi menciptakan kepemimpinan yang solid.

Dradjad berkeyakinan, kemajemukan Indonesia tak akan mampu dikelola oleh satu golongan tertentu saja. "Indonesia ini ibarat sajadah panjang dengan beragam warnanya. Koalisi partai Islam dan nasionalis ini berdampak dahsyat, seperti bola salju, dan dapat menekan angka golput," ucapnya.

Pada Kamis (17/4/2014) lalu, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais mengeluarkan usulan untuk membentuk koalisi Indonesia Raya. Koalisi ini digagas untuk menyempurnakan koalisi poros tengah, koalisi yang dibentuk setelah Pemilu 1999.

Amien berharap koalisi Indonesia Raya dapat menggandeng sebanyak-banyaknya partai politik peserta pemilu. Dradjad mengatakan, ada empat partai yang saat ini telah berkomunikasi intens terkait koalisi Indonesia Raya. Namun, dia belum mau menyebutkan empat partai yang dia maksudkan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com